Follow
Kemendagri kooperatif jika KPK ingin bongkar dugaan korupsi IPDN
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung dan siap dengan langkah Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan penyelewengan terhadap pengadaan dan pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Kemendagri pun siap membantu jika diperlukan.
"Kemendagri sudah menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam proses hukumnya bila terbukti adanya tindak pidana korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi, di Gedung Kemendagri, Rabu (2/3).
Menurut dia, dukungan ini ditunjukan dengan sikap kooperatif saat KPK datang melakukan penggeledahan di Gedung B Kemendagri.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Apa tujuan Kemendagri di FGD? Ditjen Polpum Kemendagri Gelar FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Bagaimana APJII mau bantu PDNS? Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua aspek keamanan diperhatikan dengan seksama dan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. 'Kami berharap bahwa pemerintah dan semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber kita. APJII siap mendukung setiap upaya untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan,' terangnya.
"Saat KPK datang beberapa pegawai (Kemendagri) menerima kedatangan Penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan," ucap Dodi.
Sebelumnya dia menjelaskan KPK melakukan penggeledahan di Gedung B lantai 4, 6, dan 10 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (1/3) pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Dalam penggeledahan yang dilakukan KPK di Kemendagri tersebut menyita barang bukti dari ruangan Kepala Pusat Data dan informasi dan dokumen yang ada di unit layanan pengadaan. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
KPK memastikan, barang disita akan diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait untuk diselidiki.
Baca Selengkapnya
PGN siap bekerja sama dengan KPK dan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan
Baca Selengkapnya
Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Meski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas kedatangan Tim KPK ke Kantor Kemnaker.
Baca Selengkapnya
Usai diperiksa, Cak Imin menegaskan mendukung penuh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya