Kemendagri Minta Gubernur Sumsel Segera Tunjuk Penjabat Bupati di 3 Daerah
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera menunjuk penjabat dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di tiga kabupaten. Hal ini penting agar pemerintahan tetap berjalan.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan, ketiga kabupaten itu yakni Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Ogan Komering Ulu (OKU). Sejauh ini PALI yang dilaporkan ke pusat dan masih dalam kajian, Muara Enim diisi Sekda Sumsel sebagai pelaksana harian, sementara OKU kosong baru hari ini setelah bupatinya, Kuryana Azis meninggal dunia.
"Kami dorong Gubernur Sumsel segera mengisi kekosongan itu," ungkap Akmal, Senin (8/3).
-
Bagaimana MK memutuskan soal pengalaman kepala daerah? 'Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,' kata Ketua MK Anwar Usman.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana cara pengisian posisi ketua harian PKB? 'Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029,' pungkasnya.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Siapa yang pimpin Pemprov Kaltim? Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Dia mengungkapkan, Kabupaten OKU bisa diangkat Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian atau penjabat bupati. Hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kasus kekosongan kepemimpinan akibat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini pernah terjadi di 22 daerah.
"Apabila kepala daerah berhalangan, maka sekda melaksanakan tugas harian sementara. Untuk Muara Enim gubernur bilang ada persoalan rumit di sana, maka sementara diisi oleh Sekda Sumsel," katanya.
Akmal menjelaskan, penunjukan Plh atau penjabat cukup pejabat eselon dua, tidak perlu eselon satu. Namun, pihaknya menghormati keputusan Gubernur Sumsel dalam penetapan Sekda Sumsel sebagai pejabat eselon satu sebagai Plh Bupati Muara Enim.
"Sebagai perpanjangan tangan pusat, kami hormati keputusan gubernur itu," pungkasnya.
Diketahui, Kabupaten Muara Enim mengalami kekosongan kepala daerah lantaran bupatinya Juarsah ditangkap KPK karena diduga menerima fee proyek pembangunan jalan. Juarsah yang sebelumnya menjabat wakil bupati baru sebulan dilantik menjadi bupati defenitif setelah bupati sebelumnya Ahmad Yani dipenjara dalam kasus serupa.
Pada waktu bersamaan, tidak ada pejabat yang duduk sebagai sekda sehingga Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menunjuk Sekda Sumsel Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim.
Sementara Kabupaten PALI sempat terjadi kekosongan jabatan karena bersengketa di MK. Pilkada di kabupaten itu diikuti bupati petahana yang melawan wakil bupati petahana. Plh Bupati PALI diisi Syahron Nazil yang sebelumnya menjabat Sekda PALI.
Sedangkan Kabupaten OKU terjadi kekosongan bupati defenitif setelah Kuryana Azis meninggal dunia tadi pagi. Kuryana baru dilantik bupati baru beberapa pekan bersama pasangannya Johan Anuar sebagai wakil bupati.
Hanya saja, Johan Anuar dinonaktifkan sebagai wakil bupati karena sedang tersandung kasus korupsi lahan kuburan. Johan tengah berhadapan dengan pengadilan sebagai terdakwa.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca SelengkapnyaDua dari 18 Pilkada di Sumsel hanya diikuti calon tunggal, yakni Pilkada Kabupaten Ogan Ilir dan Pilkada Kabupaten Empat Lawang.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai
Baca SelengkapnyaHasto tidak menjelaskan apakah bakal calon untuk pilkada DKI Jakarta termasuk yang akan diumumkan.
Baca SelengkapnyaKetua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Hamdan mengatakan, 13 gugatan tersebut ditemukan pada 11 daerah di Sumbar.
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.
Baca SelengkapnyaPengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini dilakukan secara hybrid.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca SelengkapnyaDaftar daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri mulai melakukan penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan dari 10 DPRD provinsi di Indonesia untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca Selengkapnya