Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri Minta Gubernur Sumsel Segera Tunjuk Penjabat Bupati di 3 Daerah

Kemendagri Minta Gubernur Sumsel Segera Tunjuk Penjabat Bupati di 3 Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera menunjuk penjabat dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di tiga kabupaten. Hal ini penting agar pemerintahan tetap berjalan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan, ketiga kabupaten itu yakni Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Ogan Komering Ulu (OKU). Sejauh ini PALI yang dilaporkan ke pusat dan masih dalam kajian, Muara Enim diisi Sekda Sumsel sebagai pelaksana harian, sementara OKU kosong baru hari ini setelah bupatinya, Kuryana Azis meninggal dunia.

"Kami dorong Gubernur Sumsel segera mengisi kekosongan itu," ungkap Akmal, Senin (8/3).

Dia mengungkapkan, Kabupaten OKU bisa diangkat Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian atau penjabat bupati. Hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kasus kekosongan kepemimpinan akibat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini pernah terjadi di 22 daerah.

"Apabila kepala daerah berhalangan, maka sekda melaksanakan tugas harian sementara. Untuk Muara Enim gubernur bilang ada persoalan rumit di sana, maka sementara diisi oleh Sekda Sumsel," katanya.

Akmal menjelaskan, penunjukan Plh atau penjabat cukup pejabat eselon dua, tidak perlu eselon satu. Namun, pihaknya menghormati keputusan Gubernur Sumsel dalam penetapan Sekda Sumsel sebagai pejabat eselon satu sebagai Plh Bupati Muara Enim.

"Sebagai perpanjangan tangan pusat, kami hormati keputusan gubernur itu," pungkasnya.

Diketahui, Kabupaten Muara Enim mengalami kekosongan kepala daerah lantaran bupatinya Juarsah ditangkap KPK karena diduga menerima fee proyek pembangunan jalan. Juarsah yang sebelumnya menjabat wakil bupati baru sebulan dilantik menjadi bupati defenitif setelah bupati sebelumnya Ahmad Yani dipenjara dalam kasus serupa.

Pada waktu bersamaan, tidak ada pejabat yang duduk sebagai sekda sehingga Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menunjuk Sekda Sumsel Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim.

Sementara Kabupaten PALI sempat terjadi kekosongan jabatan karena bersengketa di MK. Pilkada di kabupaten itu diikuti bupati petahana yang melawan wakil bupati petahana. Plh Bupati PALI diisi Syahron Nazil yang sebelumnya menjabat Sekda PALI.

Sedangkan Kabupaten OKU terjadi kekosongan bupati defenitif setelah Kuryana Azis meninggal dunia tadi pagi. Kuryana baru dilantik bupati baru beberapa pekan bersama pasangannya Johan Anuar sebagai wakil bupati.

Hanya saja, Johan Anuar dinonaktifkan sebagai wakil bupati karena sedang tersandung kasus korupsi lahan kuburan. Johan tengah berhadapan dengan pengadilan sebagai terdakwa.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
46 Pasangan Daftar Pilkada di Sumsel, Dua Akan Lawan Kotak Kosong
46 Pasangan Daftar Pilkada di Sumsel, Dua Akan Lawan Kotak Kosong

Dua dari 18 Pilkada di Sumsel hanya diikuti calon tunggal, yakni Pilkada Kabupaten Ogan Ilir dan Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: PJ Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Kemendagri: PJ Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri

PJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai

Baca Selengkapnya
Megawati Umumkan 169 Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Besok
Megawati Umumkan 169 Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Besok

Hasto tidak menjelaskan apakah bakal calon untuk pilkada DKI Jakarta termasuk yang akan diumumkan.

Baca Selengkapnya
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong  dan Plt
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong dan Plt

Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Umumkan 6 Calon Gubernur-Wakil Gubenur, Ada Bali hingga Papua Selatan
PDIP Umumkan 6 Calon Gubernur-Wakil Gubenur, Ada Bali hingga Papua Selatan

Pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini dilakukan secara hybrid.

Baca Selengkapnya
FOTO: Isi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Mendagri Tito Karnavian Lantik Sembilan PJ Gubernur
FOTO: Isi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Mendagri Tito Karnavian Lantik Sembilan PJ Gubernur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur.

Baca Selengkapnya
Daftar Daerah Pilkada Serentak 2024, Ada Lebih 30 Provinsi
Daftar Daerah Pilkada Serentak 2024, Ada Lebih 30 Provinsi

Daftar daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Gandeng PPATK Saring Pj Gubernur
Mendagri Tito Gandeng PPATK Saring Pj Gubernur

Kemendagri mulai melakukan penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan dari 10 DPRD provinsi di Indonesia untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Putusan MK Bisa Ubah Tatanan Koalisi Pilkada di Berbagai Daerah
Dasco Akui Putusan MK Bisa Ubah Tatanan Koalisi Pilkada di Berbagai Daerah

Perubahan ini, kata Dasco tidak hanya memberi dampak kepada Koalisi Indonesia Maju, namun terhadap koalisi-koalisi lain

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pj Gubernur Jawa Barat: Ada 3 Nama, Tapi Belum Sampai ke Saya
Jokowi soal Pj Gubernur Jawa Barat: Ada 3 Nama, Tapi Belum Sampai ke Saya

Jokowi belum mengetahui siapa saja nama-nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

Baca Selengkapnya