Kemendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Berkoordinasi Dengan Pusat soal Virus Corona
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh Kepala daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkait penyampaian penyebaran virus Corona (Covid-19).
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Rabu (4/2/2020), yang menyampaikan arahan Mendagri Tito Karnavian.
"Informasi terkait dengan Novel Corona Virus dilakukan lewat satu pintu Pusat informasi yang dipimpin oleh Kemenkes. Sistem satu pintu informasi ini untuk mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat muncul di masyarakat," kata Kastorius.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara agar terhindar dari Covid-19? 'Pemerintah mengimbau lebih rajin bermasker terutama jika sakit dan di keramaian, lebih rajin cuci tangan, lengkapi vaksinasi segera sebanyak 4x GRATIS, jaga ventilasi udara indoor, hindari asap rokok,' ujar Ngabila.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kenapa Dharma Pongrekun menolak istilah COVID-19? 'Saya sangat memahami mengenai pandemi ini. Ini adalah agenda tersembunyi dari luar negeri untuk mengambil alih kedaulatan negara kita. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya bangsa ini hingga harus mengikuti istilah yang ditetapkan, mengapa tidak menggunakan istilah Tofik, kenapa harus mengikuti COVID?,' ungkap Dharma.
-
Apa yang dikatakan Dharma Pongrekun tentang COVID-19? Calon Gubernur Jakarta dengan nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berhasil menarik perhatian publik ketika dalam debat pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada malam Minggu, 6 Oktober 2024, ia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan agenda dari pihak asing. Dharma mengungkapkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam mengenai pandemi yang disebabkan oleh virus corona, yang telah menjadi tantangan global selama beberapa tahun terakhir. 'Saya sangat memahami mengenai pandemi ini. Ini adalah agenda tersembunyi dari luar negeri untuk mengambil alih kedaulatan negara kita. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya bangsa ini hingga harus mengikuti istilah yang ditetapkan, mengapa tidak menggunakan istilah Tofik, kenapa harus mengikuti COVID?,' ungkap Dharma.
Dia menuturkan, Mendagri Tito meminta agar Pemda bersama instansi vertikal di daerah melakukan upaya pencegahan.
"Mitigasi, dan kesiapsiagaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," jelas Kastorius.
Dia pun menyebutkan, Pemda diminta berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Dengan tetap menjaga iklim kondusif di daerah dan tetap melaporkan setiap perkembangan di daerah masing-masing atas novel coronavirus secara cepat dan akurat," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md, menuturkan, informasi soal penanganan virus Corona (covid-19) sudah terpusat di Kementerian Kesehatan. Dia pun meminta jangan sampai pemerintah daerah mendramatisir masalah ini. Apalagi terhadap informasi yang belum jelas.
"Diharapkan juga pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan. Terutama pemerintah-pemerintah daerah itu. Ada sesuatu yang belum jelas, sudah konferensi pers Corona," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (3/2/2020).
Dia sempat menyinggung juga soal kabar Cianjur, yang awal disebut positif kena Corona, tapi sebenarnya pembengkakan jantung.
"Oleh sebab itu, setiap daerah itu supaya membuat tenang, tidak membuat situasi seperti menakutkan itu. Biasa saja, itu biasa-biasa saja," jelas Mahfud.
Menurut dia, seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan, bahwa flu biasa yang lebih banyak membunuh manusia. Bukan hanya Corona.
Dia pun menuturkan, jangan ada pemerintah daerah mencari panggung akan hal ini.
"Oleh sebab itu masalah-masalah teknis penanganan sekarang. Jangan bicara sendiri-sendiri, termasuk saya. Saya hanya menyampaikan itu sudah terpusat, itu yang sifatnya politis bukan teknis penanganannya supaya berhati-hati memberi keterangan itu, jangan terkesan ingin mendramatisir, mencari panggung, jangan terkesan itu," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca SelengkapnyaHasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menitipkan pesan kepada anggotanya di daerah jelang Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaBudi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
Baca Selengkapnya