Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Rp1,9 Triliun di 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pihaknya meminta tambahan anggaran ke DPR untuk tahun 2020 sebesar Rp1,9 triliun. Dia menjelaskan usulan tambahan tersebut di luar pagu indikatif 2020 yang ditetapkan untuk Kemendagri yakni sebesar Rp3.405.051.729.000 atau naik 7,31 persen dari Alokasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp3.172.970.626.000.
"Anggaran sudah disetujui oleh Menkeu dan Bapenas dalam pembahasan ini memang ada usulan tambahan Rp1,9 (triliun)," ujar Tjahjo Kumolo usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Anggaran tersebut kata dia diperuntukan untuk anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), peningkatan kualitas sumber daya manusia Kemendagri, penguatan otonomi daerah dan Pilkada serentak tahun 2020.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
"Untuk menyelesaikan sarana prasarana perbatasan yang memang belum selesai, kemudian ketiga penguatan otonomi daerah dan keempat adalah tahun depan sudah memasuki Pilkada serentak," kata Tjahjo.
Tjahjo memastikan anggaran Kemendagri termasuk di dalamnya dana bantuan partai politik yang besarannya tetap Rp1.000 per suara. Dia menjelaskan anggaran termasuk di dalamnya dana bantuan untuk kelurahan.
Kemendagri dalam rilisnya, program peningkatan kualitas SDM Kemendagri diantaranya program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pagu Indikatif sebesar Rp209.292.674.000, program Pendidikan Kepamongprajaan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pagu Indikatif sebesar Rp676.436.370.000.
"Termasuk Diklat tim untuk eselon 1,2 dan eselon 3. termasuk ya semacam diklat buat kepala daerah wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD yang nanti akan dilantik bulan Agustus hasil Pileg 2019," kata Politikus Senior PDIP tersebut.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaRencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Baca SelengkapnyaAnggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPermintaan anggaran ini untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca Selengkapnya