Kemendagri optimis Pilkada serentak 2018 berjalan aman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengatakan, libur nasional yang ditetapkan pemerintah pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan angkat partisipasi pemilih. Libur nasional ini berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.

"Memperhatikan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2017 itu memang ada Keputusan Presiden yang menyatakan sebagai Hari Libur Nasional, karena di Undang-Undang juga mengatur begitu Pilkada itu hari libur atau hari yang diliburkan," katanya melalui pesan singkat, Selasa (26/6).

Dia menjelaskan, keputusan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional dilakukan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon kepala daerah sesuai dengan aspirasinya. Bahtiar mencontohkan jutaan masyarakat Jawa Barat, baik di Depok, Bogor hingga Bekasi yang bekerja di Jakarta.

"Bayangkan kalau tanggal 27 Juni dia tidak diliburkan, bagaimana dia? Pagi dia harus bekerja ke Jakarta kan waktunya terbatas. Kalau keluar masuk ke Jakarta kan paling tidak butuh waktu 3 sampai 5 jam. Saya kira tujuannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Keputusan hari pencoblosan sebagai Hari Libur Nasional ini juga dilakukan pemerintah pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 lalu. Yakni atas pertimbangan/masukan Kemendagri KPU dan Bawaslu yang selanjutnya diusulkan ke Presiden.

Kemendagri sendiri optimis Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih baik dari Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Belajar dari Pilkada serentak sebelumnya, pada pesta demokrasi 2018 penyelenggara sudah melakukan berbagai persiapan secara matang.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan aparat keamanan termasuk menggalang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, agama dan seterusnya guna menciptakan cipta kondisi dan iklim yang kondusif di daerah yang yang akan menggelar Pilkada.

"Kita percaya tanggal 27 itu berjalan lancar, tertib, aman," tutup Bahtiar.