Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri Persilakan Plh Kepala Daerah Ambil Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Kemendagri Persilakan Plh Kepala Daerah Ambil Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Vaksin massal nakes di Istora. ©2021 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pelaksana harian (Plh) kepala daerah tak perlu menunggu pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 untuk mengambil kebijakan vaksinasi Covid-19. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, proses vaksinasi harus tetap berjalan mengingat itu merupakan bagian dari layanan publik.

"Kami informasikan tidak boleh ada kekosongan aktivitas pelayanan publik apalagi vaksin program strategis kita, jadi tolong diinformasikan tidak boleh, tidak ada menunggu seremonial dulu (pelantikan), silakan Plh kepala daerah atau Pj (penjabat) mengambil kebijakan vaksinasi," pinta Akmal Malik dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/2).

Akmal mengaku, pada 3 Februari lalu pihaknya sudah meminta kepala daerah yang telah habis masa jabatannya untuk menugaskan sekretaris daerah (Sekda) untuk menjadi pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Plh memang tidak bisa mengambil tugas-tugas strategis, namun menurut Akmal, vaksinasi Covid-19 ini bukanlah sebuah tugas yang strategis bagi kepala daerah.

"Nah tugas Sekda ini kami katakan jika cuma terkait dengan vaksin itu bukanlah tugas yang strategis, memang Plh dia tidak boleh mengambil kebijakan di bidang keuangan, kelembagaan, kepegawaian dan juga kerja sama. Di luar itu beliau bisa mengambil keputusan itu. Jadi kalau nanti ada kepala daerah adanya acting gubernur atau acting mayor, Pj-Pj itu menghambat, itu tidak benar," katanya.

Namun jika masih ada Plh yang ragu mengambil kebijakan itu, maka Akmal meminta mereka untuk bersurat ke Kemendagri. Program itu akan langsung diambil alih oleh pihaknya.

"Nanti kalau mereka ragu silakan bersurat kepada kita, nanti kita berikan 1 jam kita selesaikan, WA saja lebih cepat nanti. Kepala daerah yang takut-takut silakan bersurat atau WA ke saya secara langsung dalam waktu 1 jam saya pastikan sudah balik kita kasih kewenangan, jadi otoritas dan kewenangan akan diambil oleh Bapak Mendagri," sebutnya.

Reporter: Yopi Makdori.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara
Putusan MK: Pejabat Boleh Ikut Kampanye Asalkan Cuti dan Dilarang Pakai Fasilitas Negara

MK memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Beda Ucapan Jokowi Respons Putusan MK saat Pilpres dan Pilkada
VIDEO: Beda Ucapan Jokowi Respons Putusan MK saat Pilpres dan Pilkada

Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada

Baca Selengkapnya
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur

Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur

Baca Selengkapnya
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Baca Selengkapnya
Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Belum Ajukan Cuti ke Jokowi
Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Belum Ajukan Cuti ke Jokowi

Pramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada
Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Dia enggan berkomentar soal DPR yang menolak untuk mengakomodasi putusan MK.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Sebut Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif
Wamendagri Bima Arya Sebut Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif

Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Baca Selengkapnya
Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih
Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih

Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya