Kemendagri: Presiden Sebagai Komandan Tertinggi Minta Pemda Bersinergi Tangani Covid

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para kepala daerah untuk melakukan sinergi dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik sering dikatakan Jokowi saat memberikan arahan kepada mereka.

"Bapak Presiden sebagai komandan tertinggi dari seluruh urusan eksekutif juga memberikan arahan-arahan kepada Pemerintah Daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui sistem-sistem khususnya dalam penanganan covid-19," kata Akmal saat memberikan sambutan di perayaan puncak KPPOD dan Otonomi Daerah secara daring, Jumat (6/8).

Kemudian Akmal juga membeberkan saat ini pelaksanaan otonomi daerah sedang diuji oleh pandemi Covid-19. Menurut Menteri Tito Karnavian, kata Akmal pandemi kali ini adalah terbesar dalam sejarah.

"Bapak menteri ini adalah pandemi terbesar didalam sejarah umat manusia, sehingga hampir semua negara, masyarakat agak tergagap-gagap dalam menghadapinya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, kebijakan dan desentralisasi juga tengah diuji. Salah satu kunci dalam penanganan dibutuhkan keserentakan untuk mengatasi pandemi saat ini. Kemudian kata dia membutuhkan keserentakan agar tercipta kekebalan tubuh. Lalu membutuhkan keserentakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, industri alat kesehatan, serta memperkuat jaring sosial.

"Karena tidak ada suatu pemerintahan sebuah subsistem berdiri sendiri. Di sinilah kami katakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadapi ujian yang sesungguhnya. Pandemi ini membutuhkan keserentakan melaksanakan pencegahan covid-19," ungkapnya.

Susun Strategi Penataan Daerah

Akmal juga menjelaskan, saat ini pemerintah pusat sedang menyusun strategi dalam penataan daerah. Strategi tersebut nantinya akan disusun dalam Peraturan Pemerintah(PP).

"Arah kebijakan otonomi daerah ke depan saat ini Pemerintah Pusat tengah menyusun strategi penataan daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 56 ayat 6 tentang Penyusunan Desain Besar (Desentrada) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah," jelasnya.

Dia menjelaskan aturan tersebut akan memuat berbagai langkah-langkah dan rencana dicapai. Hal tersebut kata dia dalam rangka penataan daerah Indonesia.

"Desenstrada akan memuat berbagai langkah-langkah dan rencana strategi,serta rencana yang dicapai kurun waktu tertentu dalam rangka penataan daerah Indonesia. Kita menyatakan ini penting agar kita bisa membangun kebijakan desentralisasi secara terstruktur, lebih terarah dengan timeline yang jelas," bebernya.

Dengan adanya aturan tersebut, dia berharap adanya kesepakatan jumlah atau estimasi yang ideal. Sehingga terdapat simulasi dan analisis daerah otonom ke depan.

"Berharap adanya kesepakatan jumlah atau estimasi ideal, terdapat simulasi dan analisis daerah-daerah otonom ke depan," pungakasnya.