Kemendagri Sebut Tak Ada Batasan Waktu Ganti Dokumen Hilang Akibat Banjir

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fahrullah mengatakan, pihaknya tak memberikan batas waktu terhadap masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Terutama korban terdampak banjir yang dokumennya hilang terbawa arus.

"Untuk penggantian, itu kita tidak beri batasan waktu. Namun kita minta karena data kependudukan ini urgent masyarakat yang datanya atau dokumennya hilang atau rusak untuk segera minta penggantian secepatnya saja. Ini kita berikan prioritasnya," katanya di Gedung Ditjen Bina Kemendes dan Ditjen Duk Capil, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

Selain itu, dia menambahkan, untuk pengerjaannya atau mencetak ulang dokumen tersebut tidak terlalu lama. Ia pun memberikan contoh, dalam mengerjakan pergantian dokumen di kawasan Teluk Naga itu hanya memakan waktu selama 30 menit.

"Kemudian Kelurahan Pejagalan kira2 1 jam sampai 2 jam. Kemudian yang lain ketika seperti di Kota Tangerang, karena 102 KK langsung kita bagikan itu perlu waktu kira-kira 1 hari," ujarnya.

"Nah kecepatannya sangat tergantung berapa banyak yang memohon pada hari itu," tambahnya.

Zudan menyebut, sudah ribuan masyarakat yang melakukan pergantian dokumen kependudukan. Terlebih, banyak orang yang menjadi korban terdampak banjir beberapa hari lalu. Sehingga, membuat ia belum bisa menghitung jumlah pasti.

"Sudah ribuan (yang minta ganti), kan seperti kota Bekasi kan hampir semua kecamatan terdampak. Kemudian di Banten ratusan titik. Kemudian di DKI kita ada puluhan posko untuk korban banjir. Jadi ribuan, ini terus kita proses," terangnya.

"(Sudah berapa) Nanti kita hitung dulu ya, karena tiap hari bertambah," sambung Zudan.

Dia menegaskan, dalam pergantian dokumen kependudukan ini pihaknya memprioritaskan terhadap para korban terdampak banjir yang berada di seluruh Indonesia.

"Semua daerah yang terkena bencana kita prioritaskan. Wilayah bencana kita kan ada di seluruh Indonesia, ada dimanapun," tegasnya.

Untuk pergantian dokumen kependudukan ini sudah pernah juga dilakukan terhadap para korban terdampak seperti terkena musibah tsunami atau yang lain di beberapa daerah terdampak.

"Ini sudah sekian-kali kami mengganti dokumen hilang maupun rusak akibat bencana. Dulu pernah dilakukan di NTB waktu gempa. Kemudian, Tsunami di Palu, kemudian Tsunami di Lampung, kemudian Tsunami di Banten. Nah itu kita lakukan pergantian. Termasuk yang banjir di Jayapura, kemudian teman-teman yang pada pulang dari Papua. Itu kita ganti semua dokumennya," pungkasnya.

Sejuta Blangko e-KTP Untuk Korban Banjir

Dinas Kependudukan Catatan Sipil telah menyiapkan sejuta blangko untuk masyarakat atau korban terdampak banjir yang ingin melakukan pergantian e-KTP.

"Blangko kita sekarang lebih dari 1 juta keping tersedia di gudang. Nah oleh karena itu, masyarakat silakan KTP-el nya yang belum jadi, hilang atau rusak segera menghubungi Dinas Dukcapil setempat," kata Zudan.

Lalu, untuk Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berada di setiap wilayah merasa blangkonya sudah habis atau tak menyediakan lagi. Bisa dapat menghubungi kantor pusat Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

"(Untuk) Dinas Dukcapil yang blangkonya habis untuk segera mengambil ke kantor pusat. Lengang untuk 2020 sudah selesai," ujarnya.

Ia pun memastikan, untuk masyarakat yang akan membuat pergantian e-KTP bisa langsung dicetak atau langsung jadi. Terutama terhadap korban terdampak banjir. "Aman, bisa langsung di cetak," ucapnya.

Bukan hanya itu, untuk membuat pergantian e-KTP tersebut juga tanpa harus adanya surat pengantar apapun atau surat keterangan hilang dari kepolisian.

"Tidak ada syarat apapun. Tanpa pengantar RT, RW gratis dan tidak perlu pengantar dari kepolisian," pungkasnya.