Follow
Kemendagri targetkan perekaman e-KTP rampung sampai akhir tahun 2018
Merdeka.com - Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) menargetkan proses perekaman e-KTP sebanyak 3,5 persen sampai akhir tahun 2018. Saat ini, proses perekaman sudah mencapai 96,5 persen.
"Kami minta seluruh Pemda untuk bisa menuntaskan perekaman e-KTP dan blangkonya pada 31 Desember 2018," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif F saat diwawancara wartawan usai dialog di Semarang, Kamis (13/9).
Diharapkan, dengan rampungnya perekaman e-KTP warga bisa berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"Jadi kalau ada yang masih pakai kartu sementara, minta dicetak. Jangan sampai pakai surat keterangan, sedangkan kartu rusak juga harus diganti," ujarnya.
Dia memastikan jumlah penduduk Indonesia yang belum melakukan rekam data e-KTP saat ini kurang dari 7 juta. Menurutnya jumlah tersebut terus bergerak dinamis. Tiap bulan, ungkapnya terus bergerak fluktuatif.
"Turun naiknya segitu. Nanti akan bertambah dengan pemohon yang berusia 17 tahun per April 2019 nanti. Pasti akan bertambah," jelasnya.
Dia mengimbau masyarakat meningkatkan proaktif untuk mengurus e-KTP sebelum Pilpres. Sebab, tiap warga yang ingin nyoblos saat Pilpres wajib punya e-KTP.
"Kalau mau ikut Pilpres, masyarakat harus punya e-KTP. Itu sudah mutlak," tegasnya.
Zudan menyampaikan Kemendagri saar ini sedang mengebut penerbitan formulirDaftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu alias DP4.
"DP4 nantinya bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menentukan jumlah pemilih tetap menjelang coblosan Pilpres dan Pileg," ungkapnya.
Ke depan, diharapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyandingkan data kependudukan yang dihimpun dari formulir DP4 dengan jumlah DPT.
"Karena data kami ini akurat. Terus diperbaiki tiap enam bulan sekali," tuturnya.
Ia menyebut jumlah blangko e-KTP yang tersedia saat ini mencapai 5,9 juta keping. "Hampir enam juta lah," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya
Ada tiga kabupaten kota yang sudah menyelesaikan proses coklit
Baca Selengkapnya
Penerapan NIK sebagai NPWP 16 digit telah diberlakukan mulai 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Untuk di DKI Jakarta, tercatat ada 8.315.669 juta orang sebagai daftar pemilih.
Baca Selengkapnya
Tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca Selengkapnya
Untuk rekap di tingkat kecamatan, dari total 7.199 kecamatan yang sudah menyelesaikan rekap dan melaporkannya adalah sebanyak 7.107 kecamatan.
Baca Selengkapnya
"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21.096.549 surat suara dilaporkan sudah disortir dan dilipat.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya