Kemendagri Terus Pastikan Percepatan Persiapan Peresmian 3 DOB Papua
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan percepatan persiapan peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Upaya itu merupakan komitmen Kemendagri pasca-disahkannya 3 Undang-Undang (UU) terkait DOB di Papua, yakni UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan, dalam upaya mengimplementasikan 3 UU tersebut, Kemendagri telah membuat roadmap yang menjadi acuan dalam mempercepat persiapan penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB itu. Dengan demikian, upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua dapat dijalankan lebih cepat.
"Sudah ada roadmap yang dibuat oleh Kemendagri. Kenapa? Roadmap ini untuk mempercepat kerja-kerja kita untuk supaya menuju kesejahteraan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020," jelas Wempi saat menjadi narasumber di salah satu program stasiun televisi nasional, Rabu (12/10/2022).
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
-
Apa program Kementan untuk Merauke? Kementerian Pertanian (Kementan) canangkan gerakan pompanisasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa Kemendagri minta Pemda rencanakan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Dia menambahkan, ke depan diharapkan pemerintahan di 3 DOB Papua dapat berjalan lebih optimal. Apalagi nantinya di ketiga DOB akan terbentuk DPR Provinsi masing-masing melalui Pemilu 2024. Tak hanya itu, dengan adanya 3 DOB tersebut keterwakilan masyarakat Papua di Senayan, baik DPR ataupun DPD, juga akan bertambah.
"Artinya afirmasi semakin lebih baik untuk menyuarakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara keseluruhan," tambah Wempi.
Dia menyoroti, selama ini di 3 DOB tersebut masih terdapat tantangan yang terus diatasi oleh pemerintah, salah satunya yakni soal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan. Dengan adanya 3 DOB tersebut, diharapkan ke depan tantangan itu dapat diatasi lebih cepat dan maksimal. Dengan demikian, hal itu akan mendorong terjadinya perubahan positif yang signifikan, salah satunya kesejahteraan yang lebih merata.
Wempi berharap, masyarakat Papua dapat mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan program tersebut. Terlebih, saat ini pemerintah melalui Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta jajaran Kementerian/Lembaga lainnya terus bekerja keras untuk menyukseskan persiapan penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB tersebut.
"SDM di Kemendagri dengan keterlibatan Bappenas, kemudian dari Kemenkeu dan semua K/L yang terlibat terkait ini luar biasa. Dan saya yakin bahwa semua proses bisa akan berjalan lebih baik," pungkasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Baca SelengkapnyaPencanangan yang dilakukan oleh Wapres tersebut dapat memacu sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya