Kemendagri Ungkap Syarat Pejabat Gubernur untuk Tiga Daerah Pemekaran Papua

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sekaligus pelantikan penjabat gubernur di akhir Oktober 2022, masing-masing Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Wamendagri John Wempi Wetipo menuturkan, syarat pejabat gubernur adalah pejabat tinggi madya.

"Saya kira itu mungkin saja cuma kan ketentuan mengatakan bahwa penjabat gubernur adalah pejabat tinggi madya. Sekarang pertanyaannya pejabat tinggi madya orang Papua ada tidak," kata John Wempi Wetipo, Selasa (4/10).

Menurutnya salah satu sosok yang memenuhi kriteria adalah Sekretaris Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Velix Wanggai. Namun posisi Velix disebut Wempi adalah untuk mengawal agar dana Otsus yang diturunkan oleh negara itu bisa dikawal dan dievaluasi.

"Kalau beliau ada di situ kan tak mungkin. Nah sekarang kita tak bisa memaksakan orang Papua harus jadi penjabat gubernur di situ, di sisi lain cantolannya tak ada. Kalau orang Papua tak ada, pasti dari Kemendagri," ujarnya.

Kalau Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura Apolo Safanpo, tutur Wempi Wetipo, memungkinkan jika dia Deputi di salah satu kementerian dan lembaga di pusat.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Nikolaus Kondomo yang digadang-gadang sebagai penjabat gubernur Papua Selatan, dinilai belum memenuhi syarat secara kepangkatan.

"Jadi dia punya kepangkatan itu sama dengan para direktur di Kemendagri, yang eselonnya adalah pejabat tinggi pratama bukan madya. Kalau beliau mau kayak begitu dia harus masuk ke Kejagung dikasih jabatan eselon baru ada cantolan untuk dia bisa jadi penjabat gubernur," pungkas Wamendagri.