Kemendagri Usul Dibentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melihat, idealnya ada badan khusus untuk membuat masterplan atau rancangan awal pemindahan ibu kota. Hal ini disampaikan saat menggelar Focus Group Discussion tentang pengkajian regulasi otda di Jakarta.
"Idealnya memang harus ada badan. Agar ada sinkronisasi, agar ada perpaduan penyiapan-penyiapan, perencanaan-perencanaan teknis, maupun makronya," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Jakarta, Kamis (9/5).
Namun, semuanya itu tergantung keputusan dan kebutuhan Presiden Jokowi nanti.
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
"Kami sebagai staf, cuma mempersiapkan langkah-langkah, seluruh alternatif-alternatif yang mungkin hadir untuk membantu Bapak Presiden mewujudkan rencana pemindahan ibu kota ini," jelas Akmal.
Senada, mantan Dirjen Otda Soemarsono, juga menegaskan paling penting dan utama adalah masterplan matang untuk pemindahan ibu kota. Dibentuknya badan khusus ini akan memudahkan dalam perencanaan.
"Jadi memang perlu badan khusus selama master plan itu dibuat," jelas pria yang akrab disapa Soni ini.
Dia meyakini, keberadaan master plan ini akan mempermudah langkah-langkah yang diambil. Termasuk anggarannya.
"Jadi terjemahannya, dari master plan jadi duit itu gampang," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca SelengkapnyaDewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.
Baca SelengkapnyaPada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap sebanyak 38 kementerian dan lembaga menjadi prioritas pertama untuk dipindahkan ke IKN
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya