Kemendagri Usulkan Ibu Kota Baru Berbentuk Daerah Administratif

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar ibu kota baru nantinya bentuk daerah administrasi, bukan otonom. Sehingga nantinya tidak akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di ibu kota baru.

"Kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom," ujar Plt Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik di Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Menurutnya, apabila ibu kota baru berbentuk administratif akan mempermudah Presiden dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara jika ibu kota baru berbentuk otonom, maka akan terjadi dinamika politik seperti DKI Jakarta.

"Kita memahami dinamika politik dan dinamis di setiap daerah kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan dalam membuat kota yang betul-betul teduh. Sebuah ibu kota yang aman bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan," jelasnya.

Akmal mengatakan, saat ini lokasi ibu kota pengganti Jakarta belum diputuskan oleh Presiden Jokowi. Sebab, masih ada beberapa kajian yang belum diselesaikan oleh Kementerian PUPR dan Bappenas.

Selain itu, dia menambahkan, banyak tahapan yang harus dilakukan pemerintah sebelum menetapkan lokasi ibu kota baru. Seperti, mempersiapkan lahan, masterplan, hingga kalkulasi biaya.

"Kemudian bagaimana nanti mekanisme prosedur pemindahan aparatur, kemudian kelembagaan otorisasi pemerintahan nanti terkait persoalan aparatur dan berbagai hal terkait masalah lainnya. Kami katakan masih pada posisi melakukan kajian-kajian," jelas Akmal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta menterinya untuk segera menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru.

"Saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas. Dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/8).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, setelah mendapat kajian, opsi ibu kota baru telah diputuskan pindah di Pulau Kalimantan. Namun, perlu dimatangkan lagi dimana Provinsi mana yang akan dipilih.

Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur hingga ketersediaan air. Dia ingin kajian tersebut dirinci kembali sebelum nantinya Provinsi mana yang dipilih menjadi ibu kota.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com