Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendes PDTT minta SIBAT PMI ikut terlibat tentukan program dari Dana Desa

Kemendes PDTT minta SIBAT PMI ikut terlibat tentukan program dari Dana Desa Acara Kemendes dan PMI di Bogor. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta kepada seluruh sukarelawan yang tergabung dalam Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) di seluruh Indonesia untuk dapat membantu mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa yang terdapat di wilayahnya masing-masing.

"Penggunaan dana desa harus kita awasi secara bersama-sama agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," kata Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Johozua Max Yoltuwu saat menjadi Narasumber dalam acara temu Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat nasional II di Bumi Perkemahan Gunung Pancar, Sentul, Kabupaten Bogor Senin (18/9).

Bukan hanya mengawal dan mengawasi. Namun, Sukarelawan SIBAT juga bisa ikut berperan dalam menentukan usulan program kegiatan pada Musyawarah Desa (Musdes) agar permasalahan bencana yang bisa saja terjadi setiap saat bisa segera teratasi dan direspon dengan cepat.

Orang lain juga bertanya?

"Saya titipkan pesan kepada seluruh sukarelawan SIBAT agar terlibatlah didalam Musdes dan turut menentukan menu kegiatan yang paling memungkinkan dilakukan di desa terkait dengan penanggulangan bencana," katanya.

Menurutnya, berdasarkan catatan dari Kemendes PDTT terdapat 95 kabupaten yang merupakan kabupaten rawan bencana seperti bencana kebakaran lahan dan hutan, banjir, kekeringan atau kemarau panjang, tsunami dan gempa bumi serta bencana lainnya yang masih terjadi di Indonesia.

"Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk permasalah bencana. Jadi, sekali lagi saya meminta agar desa juga turut mengusulkan program kegiatan untuk mengatasi permasalahan bencana atau mengantisipasi terjadinya bencana," katanya.

Johuzua mengingatkan bahwa Kemendes PDTT telah mengarahkan empat program prioritas penggunaan dana desa selain untuk pembangunan infrastruktur dasar maupun pemberdayaan masyarakat. Keempat program prioritas tersebut yakni pengembangan Produk Unggulan Desa, Pembangunan Embung, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pembangunan sarana olahraga.

"Di dalam empat program prioritas tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada didesa. Misalnya, terkait dengan bencana kekeringan, dengan pembangunan embung tersebut bisa mengatasi bencana dengan ketersediaan air yang cukup," katanya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Melibatkan Difabel dalam Rencana Pembangunan Desa
Melibatkan Difabel dalam Rencana Pembangunan Desa

Kegiatan Mupeso, kata Ismail dalam praktiknya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tengah.

Baca Selengkapnya
Kapolres Kampar Perintahkan Bhabinkamtibmas Jadi Pelopor Ketahanan Pangan, Awasi Distribusi Pupuk
Kapolres Kampar Perintahkan Bhabinkamtibmas Jadi Pelopor Ketahanan Pangan, Awasi Distribusi Pupuk

Para personel Bhabinkamtibmas harus proaktif dalam mendampingi masyarakat dalam untuk melakukan pengelolaan pertanian.

Baca Selengkapnya
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada

Kepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya