Kemendikbud Akan Naikkan Dana BOS untuk Daerah 3T Pada 2021
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) akan menaikkan nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta sekolah kecil dengan jumlah murid yang sedikit. Rencana kenaikan pada tahun 2021 mendatang.
"Kenaikan nilai dana BOS dikhususkan bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Begitu pun sekolah yang hanya sedikit jumlah muridnya akan menjadi prioritas," kata Mendikbud Nadiem Makarim saat kunjungan kerja di Palu. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (5/11).
Nadiem menjelaskan, bagi sekolah yang sudah besar dan mapan, tidak ada penurunan dana BOS. Sedangkan sekolah yang berada di pesisir dan sekolah kecil serta sekolah di daerah 3T yang masih dalam kategori kurang mampu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, dan perhitungan satuan dana tersebut per murid di daerah-daerah yang sudah ditentukan jauh lebih tinggi.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana cara memperbaiki kualitas pendidikan? Masdar menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam struktur pendidikan dan regulasi etika sosial untuk memperbaiki kualitas Pendidikan.
-
Siapa yang berperan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan? Pertama adalah menyiapkan muridnya, sehingga dia bisa siap belajar dari institusinya dan sebagainya. Yang kedua adalah gurunya. Kita juga perlu menyiapkan gurunya,' ujar Irsyad.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
Menurut Nadiem, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.
"Ini upaya Kemendikbud meningkatkan kualitas pendidikan yang pro afirmasi atau pro rakyat," ujar Nadiem.
Dia memaparkan, penggunaan dana BOS tidak lagi terbatas. Kepala sekolah 100 persen diberi kewenangan atau diskresi memanfaatkan dana tersebut sebagai penunjang pendidikan di sekolah masing-masing, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan guru seperti gaji guru honorer.
Dia mengemukakan Kemendikbud bukan hanya memprioritaskan perubahan materi, pelatihan kapasitas tenaga pendidik maupun kurikulum pembelajaran. Tetapi hal lain yakni dari sisi transformasi keuangan dan pendanaan sama pentingnya sebagai sumber daya yang dapat digunakan.
"Semua ini adalah upaya mendukung kemajuan sistem pendidikan. Tahun depan ada sejumlah program prioritas yang kita laksanakan dalam menciptakan akselerasi pendidikan lebih baik," ucap Nadiem.
Selain dana BOS, katanya, Pemerintah Pusat juga melaksanakan digitalisasi sekolah dalam rangka mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. Di antaranya pemberian laptop, proyektor dan sejumlah peralatan lainnya bagi Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang dapat dipakai guru maupun murid.
"Ke depan tidak ada lagi batasan dana BOS, sepanjang penggunaannya untuk kepentingan kegiatan pendidikan," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaDIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Baca SelengkapnyaSalah satu, SMA Taruna Nusantara akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya"Untuk pendidikan itu jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi," kata Anies
Baca SelengkapnyaAnggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca SelengkapnyaBustan mengatakan akan mengupayakan penambahan besaran beasiswa di 2025.
Baca SelengkapnyaMu'ti menjelaskan filosofi diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Yakni pendidikan bermutu untuk semua kalangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaSebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan, PNM bersama Jamkrindo, Askrindo, dan Bank IBK Indonesia bersinergi untuk merenovasi sekolah TK di Magelang.
Baca SelengkapnyaDikatakan oleh Pramono ketiadaan sekolah negeri membuat warga sekitar harus memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah swasta.
Baca Selengkapnya