Kemendikbud Izinkan Daerah Level 2 PPKM Boleh PTM 50 Persen dari Kapasitas Kelas

Merdeka.com - Pemerintah memberlakukan sejumlah pelonggaran aturan diikuti penurunan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang berada di wilayah level 2 PPKM.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti menyampaikan, izin tersebut termuat dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022. PTM di daerah level 2 PPKM diatur hanya 50 persen dari dari kapasitas ruang kelas.

Sementara pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, 3, dan 4 tetap mengikuti ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

"Dinas Pendidikan dan sekolah dapat mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir. SKB Empat Menteri yang berlaku saat ini sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Silakan dicermati kembali poin-poin yang diatur di SKB Empat Menteri," disampaikan Suharti di Jakarta, Jumat (11/3).

Suharti mengingatkan izin PTM yang diterbitkan pemerintah sedianya dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Tentunya pemahaman dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya PTM terbatas yang aman dan nyaman," tambahnya.

Selain itu, berdasarkan SE Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, kini orang tua atau wali peserta didik kembali diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Persilakan Sekolah Ujian Daring

Kemendikbudristek juga mengizinkan sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah secara daring jika wilayahnya belum memungkinkan atau orang tua tidak mengizinkan anak mengikuti PTM. Hal itu merespons sejumlah aspirasi masyarakat yang menginginkan supaya ujian digelar secara daring.

"Bisa dilakukan secara luring ataupun daring jika masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas," ujar Suharti.

Ditambahkan Suharti, ujian sekolah bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara utuh. Sehingga, asesmen hasil belajar siswa ini menjadi kewenangan dari masing-masing sekolah.

"Hanya para gurulah yang bisa mengetahui proses belajar muridnya, serta bisa menilai mereka secara utuh menggunakan beragam jenis atau bentuk asesmen," ungkapnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com