Kemendikbud Keluhkan Lambatnya Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Hambat PTM
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui bahwa lambannya vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan menjadi hambatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sejumlah daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan, hal itu menjadi salah satu faktor penghambat bagi sekolah yang telah diizinkan menggelar PTM terbatas. Sehingga mereka urung menjalankan pembelajaran di sekolah.
"Ada alasan yang kedua, sebagian besar PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) belum mendapatkan vaksin, itu sehingga menjadi hambatan," ujarnya lewat kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (10/9).
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa yang menjadi masalah utama pendidikan? 'Lembaga pendidikan kita sedemikian rupa berada di bawah struktur politik yang menggerogoti kualitas,' katanya.
-
Apa dampaknya jika anak dipaksa sekolah sebelum siap? Saat memaksakan anak untuk belajar dan menitipkan sekolah sebelum cukup umurnya, akan memiliki dampak pada psikologis anak.
-
Kenapa anak bisa mengalami gangguan belajar? Akibatnya, anak-anak yang mengalami gangguan ini sering kali mengalami keterlambatan dalam perkembangan akademis mereka.
Sementara itu, faktor utama yang membuat sekolah belum menggelar PTM terbatas menurut Jumeri adalah izin dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di daerah. Banyak sekolah yang belum mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 sehingga mereka tak bisa menjalankan pembelajaran di ruang kelas bagi para murid.
"Kemudian ada sebagai orang tua yang juga mungkin belum mengizinkan karena belum mantap putra-putrinya berangkat ke sekolah," paparnya.
Untuk itu ia mendorong pemerintah daerah agar segera mengizinkan pembukaan sekolah di daerahnya. Jumeri menganggap sudah ada kesamaan pandangan antara pemda dan pihaknya soal pelaksanaan PTM terbatas. Di mana pemda juga mengakui urgensi pelaksanaan PTM terbatas bagi murid di tengah pandemi Covid-19.
"Nah soal beda waktu membuka ini, itu hanya soal pertimbangan-pertimbangan khusus di setiap daerah. Mungkin daerah dinyatakan sudah level 2 atau 3 tapi ada gandengan dengan kabupaten kota lain yang mungkin masih level 4," katanya.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca SelengkapnyaAwak media pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan salah satunya yakni terkait kasus perundungan.
Baca SelengkapnyaMendiktisaintek menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.
Baca SelengkapnyaAturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaMendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan dua strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaKeputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.
Baca SelengkapnyaSalah satu SMP swasta di Surabaya hanya diminati dua pelajar saat pendaftaran tahun ajaran baru. Namun, satu di antaranya justru mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebuah video yang diunggah oleh akun Instagram seorang guru @julaehaju menunjukan mirisnya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya