Kemendikbud yakin kekacauan UN bukan karena korupsi material

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku telah melakukan korupsi prosedural dalam menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Korupsi prosedural yang mereka lakukan terkait dengan buruknya distribusi soal ke daerah-daerah di Indonesia.

"Korupsi itu ada korupsi material dan prosedural. Ketika bawa uang itu material. Kemendikbud ini melakukan korupsi prosedural yang menyalahi aturan. Itu pengamatan saya dari dalam," kata Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, Bambang Indriyanto, saat diskusi di Warung Daun, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Di luar itu, Bambang mengaku tak melihat ada korupsi material yang dilakukan Kemendikbud dengan cara mengambil uang dari proyek Ujian Nasional ini.

"Itu memang pengadaannya besar, miliaran. Tapi sampai dengan saat ini belum terjadi," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pendidikan Mohammad Abduhzen, justru menemukan adanya indikasi korupsi dalam berbagai kebijakan di Ujian Nasional. Kecurigaan itu didasari dari laporan BPK terkait anggaran UN.

"UN ini performa untuk proyek korupsi ternyata ada korupsi dari audit inspektorat, ada BPK ternyata banyak terjadi korupsi di UN. Ada pikiran 30 persen terhadap korupsi dan makin membesar setelah pengecekan inspektorat memverifikasi secara faktual," jelas Mohammad.

Kritik pada Kemendikbud juga datang dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) soal pelaksanaan UN. BSNP proses lelang percetakan soal UN yang dilakukan Kemendikbud berpotensi disalahgunakan pihak-pihak tertentu.

"Pencetakan lelang pengadaan itu harus dilakukan pengecualian. Tidak ada yang menyelenggarakan soal ditenderkan seperti di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Selama ditenderkan akan selalu bermasalah," kata anggota BSNP, Teuku Ramly Zakaria.

Sebelumnya, Koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ucok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut dugaan korupsi dalam penggandaan soal Ujian Nasional tahun ini. Menurut dia, proyek itu cuma akal-akalan beberapa pihak buat mengeruk uang negara.

"KPK jangan keduluan oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipimpin oleh Inspektorat. Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender UN di Kemendikbud," kata Ucok. (mdk/lia)