Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendikbudristek Dorong Satuan Pendidikan di Daerah PPKM Level 1-3 Gelar PTM

Kemendikbudristek Dorong Satuan Pendidikan di Daerah PPKM Level 1-3 Gelar PTM Belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan 72 persen satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1 sudah melaksanakan PTM terbatas.

"Ini kemajuannya, Alhamdulillah, sudah 72 persen satuan pendidikan yang berada pada level 3, 2, dan 1 selama pemberlakuan PPKM sudah dilaksanakan PTM terbatas," papar Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih dalam diskusi "Adaptasi Anak Demi Sukses Pendidikan Tatap Muka" dilansir Antara, Selasa (26/10).

Ia mengatakan, Kemendikbudristek akan terus mendorong satuan pendidikan yang berada di PPKM level 1, 2, dan 3 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Orang lain juga bertanya?

"Perkembangan pelaksanaan PTM terbatas, khususnya di beberapa daerah sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM terbatas atau tidak tentunya berangkat dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

"Sekali lagi kewenangan ada di pemerintah daerah masing-masing. Dan terakhir izin dari orang tua, tentunya ini sangat mempengaruhi terhadap kelancaran PTM terbatas," tuturnya.

Sri Wahyuningsih menyatakan berdasarkan aturan PPKM terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3.

Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan PTM menjadi wajib bagi satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya telah divaksinasi secara lengkap.

"Prioritas tenaga pendidik yang sudah divaksinasi, sekolah harus segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas," ucapnya.

Ia mengakui, perkembangan vaksinasi untuk tenaga pendidik memang belum 100 persen, namun pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri serta Kementerian Kesehatan selalu mendorong agar memprioritas vaksinasi kepada tenaga pendidik dan peserta didik di atas 12 tahun ke atas.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuningsih juga menyampaikan, kapasitas ruang kelas untuk SMA/SMK, dan SMP/MTs melaksanakan PTM terbatas di wilayah PPKM level 3 yakni 50 persen.

Sementara di wilayah PPKM level 2, maksimal 100 persen kapasitas ruang kelas dapat digunakan. Demikian juga di wilayah PPKM level 1.

Sementara untuk jenjang SD/MI dan SDLB/MILB khusus untuk level 1 masih diperlukan jaga jarak 1 meter dan maksimal 75 persen kapasitas dapat dilaksanakan.

"Hal itu dikarenakan untuk jenjang SD dan PAUD memang belum mendapatkan hak untuk vaksinasi," paparnya.

Sri Wahyuningsih kembali mengingatkan, tentunya orang tua memegang peran penting untuk dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan putra-putrinya melakukan PTM dengan alasan tertentu sehingga keamanan, kenyamanan.

"Dalam melaksanakan PTM ini perlu dukungan semua pihak," katanya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Guru PPPK di Daerah 3T Bakal Dapat Gaji Tambahan Khusus
Guru PPPK di Daerah 3T Bakal Dapat Gaji Tambahan Khusus

Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Baca Selengkapnya
Hore, Guru Honorer Belum Sarjana di Pedalaman Bisa Jadi PNS
Hore, Guru Honorer Belum Sarjana di Pedalaman Bisa Jadi PNS

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah pedalaman.

Baca Selengkapnya
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Baca Selengkapnya
Startup Edutech Ini Dapat Tambahan Kepercayaan di Program Implementasi Kurikulum Merdeka
Startup Edutech Ini Dapat Tambahan Kepercayaan di Program Implementasi Kurikulum Merdeka

Tujuan mendukung upaya optimalisasi program prioritas bidang pendidikan.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023

Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Rekrutmen Satu Juta Guru PPPK Ditarget Tuntas Akhir 2024, Apa Bisa?
Rekrutmen Satu Juta Guru PPPK Ditarget Tuntas Akhir 2024, Apa Bisa?

Pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

Baca Selengkapnya
Abdul Mu’ti Berharap Sistem Zonasi yang Disempurnakan Dimulai Tahun Ajaran 2025-2026
Abdul Mu’ti Berharap Sistem Zonasi yang Disempurnakan Dimulai Tahun Ajaran 2025-2026

Mu'ti menjelaskan filosofi diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Yakni pendidikan bermutu untuk semua kalangan.

Baca Selengkapnya
Dua Terobosan Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekan Angka Anak Putus Sekolah
Dua Terobosan Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekan Angka Anak Putus Sekolah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan dua strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Rapat Komisi X DPR Perdana Bareng Tiga Menteri, Stella Christie dan Giring Ganesha Ikut Mendampingi
Rapat Komisi X DPR Perdana Bareng Tiga Menteri, Stella Christie dan Giring Ganesha Ikut Mendampingi

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Mendikdasmen RI, Mendikti Saintek RI dan Menteri Kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara
Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara

Abetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia

Baca Selengkapnya