Kemenkes ancam pidanakan RS dan puskesmas penyedia vaksin palsu
Merdeka.com - Temuan penyaluran vaksin palsu oleh Bareskrim Polri membuat dunia kesehatan terkejut. Kementerian Kesehatan langsung mengecek seluruh rumah sakit, puskesmas hingga apotek yang mungkin menyediakan vaksin palsu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Busroni, mengaku pihaknya masih mengecek distributor dan penjual vaksin palsu untuk imunisasi bayi. Dia belum mendapat laporan resmi jumlah rumah sakit, puskesmas atau apotek yang menyediakan vaksin palsu.
"Sampai saat ini belum ada laporannya. Laporannya kan berjenjang dari puskesmas ke Dinas Kesehatan kabupaten, kota terus baru dilaporkan ke kita," ujar Busroni kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (27/6).
-
Apa yang harus dilakukan jika anak PJB terlambat imunisasi? Jika jadwal imunisasi terlewat atau tidak lengkap, dr. Sarah menekankan bahwa imunisasi tersebut harus segera dikejar agar perlindungan terhadap infeksi dapat optimal. 'Kalau dia terlambat perlu di catch up, justru harus dikejar supaya proteksi dirinya agar tidak terkena infeksi berulang, agar nggak banyak kondisi penyulitnya,' ucap dr. Sarah.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Jika ada fasilitas kesehatan yang terbukti menggunakan vaksin palsu, dipastikanya masuk dalam ranah pidana. Terlebih jika ditemukan unsur kesengajaan maka hal itu harus ditindaklanjuti kepolisian.
"Kalau memang ada unsur kesengajaan, itu sudah masuk reskrim, nanti reskrim yang menindaklanjutinya," kata Busroni.
Kata dia, jika ditemukan bayi yang menerima vaksin palsu, pihaknya akan segera memberikan vaksin yang asli. Tak hanya itu, pihaknya juga akan langsung melakukan evaluasi terkait temuan tersebut.
Busroni menegaskan, vaksin yang diberikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan rumah sakit dijamin keasliannya. Sebab, pemberian vaksin merupakan kewajiban dari pemerintah.
"Vaksin itu kewajiban negara dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Jadi nanti faskes-faskes akan menghubungi dinas membawa data untuk meminta vaksin. Nanti dinas yang akan memberikannya. Nah dinas itu terimanya dari kemenkes. Kemenkes dapat vaksin dari bio farma. Kalau pemerintah semuanya aman," tuturnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaPemkot Tasikmalaya memulai program vaksinasi rotavirus (RV) dan human papillomavirus (HPV) pada Rabu (9/8).
Baca SelengkapnyaTotal jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.
Baca SelengkapnyaMelewatkan atau tidak memberi imunisasi pada anak bisa berdampak buruk pada kesehatannya.
Baca SelengkapnyaKemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaVaksin Polio Bisa Bikin Cacat Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Pakar
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dan tetap tenang dengan berbagai modus yang terjadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya