Kemenkes Bentuk Covid Board, 1 Dokter Spesialis Bawahi 10 Dokter Umum

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan upaya-upaya penanggulangan Covid-19, salah satunya melakukan penambahan terhadap tenaga kesehatan (nakes) guna mencukupi kebutuhan perawatan bagi pasien Covid-19.

Jubir vaksinasi Covid-19 dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan jika rencana penambahan jumlah nakes, salah satunya memperbolehkan bagi perawat untuk langsung bertugas di Rumah Sakit (RS) tanpa harus menunggu surat tanda registrasi (STR) Perawat. Hal itu dilakukan, karena beberapa RS yang masih mampu menambah ruang tetapi kekurangan perawat.

"Relaksasi regulasi untuk surat tanda registrasi bagi para perawat dan mencukupi kebutuhan para relawan," kata Siti saat diskusi virtual yang digelar Alenia.id, Jumat (19/2).

Selain itu, lanjut Siti, Kemenkes juga telah merancang strategi dalam rangka pemenuhan dokter bagi pasien Covid-19. Dengan menjalankan program Covid Board guna memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis.

"Membentuk covid board dimana 1 orang dokter spesialis akan menjadi supervisior 10 dokter umum supaya bisa menjadi dokter penanggung jawab pasien," jelasnya.

Siti menambahkan dengan dilibatkannya dokter umum yang turut diawasi oleh seorang dokter spesialis. Diharapkan hal itu bisa mencukupi rasio antara kebutuhan pasien dan dokter spesialis.

"Tentunya nanti akan memenuhi rasio kebutuhan pasien dengan dokter yang tentunya merawatnya," katanya.

Nantinya para dokter umum akan ditunjuk menjadi dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dibawah bimbingan serta pengawasan dari satu dokter spesialis yang bakal mengawasi kinerja dari 10 dokter umum sebagai DPJP.

Selain itu, dalam pemaparannya Kemenkes juga telah menerjukan 15.560 relawan tenaga kesehatan, nusantara sehat, dan internship. Dengan perincian 8.022 dokter umum, 53 dokter spesialis, 2.037 perawat, dan 5.448 tenaga kesehatan lainnya.

Menkes Paparkan Rencana Covid Board Dengan DPR

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kekurangan tenaga kesehatan untuk menghadapi Covid-19. Budi punya strategi untuk mengatur keperluan tenaga perawat dan dokter spesialis.

Untuk kekurangan perawat, Kemenkes akan memperbolehkan perawat yang baru lulus pendidikan untuk segera bertugas. Surat tanda registrasi perawat yang diperlukan untuk bertugas bisa ditunda lebih dahulu.

"Jadi yang sudah lulus sekolah tak perlu ambil sertifikat tanda registrasi dahulu bisa langsung bekerja," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1).

Budi mengatakan, dokter spesialis juga kekurangan. Ia mengatakan, saat ini dibutuhkan dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, serta spesialis penyakit dalam.

Untuk menanggulangi masalah ini, Budi membentuk Covid Board di masing-masing RS. Tujuannya untuk melatih dokter umum. Agar para dokter umum diberikan pelatihan dokter spesialis.

"Hasil diskusi kami di dalam kami akan bentuk Covid Board di masing-masing RS sehingga dokter umum bisa dilatih untuk memerankan peran tadi. Jadi tidak usah kita hentikan layanan karena tidak ada dokter spesialis," kata Budi.