Kemenkes: DKI Jakarta dan Jabar Jadi yang Pertama Vaksinasi Terhadap Pelayan Publik

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah wilayah pertama yang ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi terhadap pelayan publik, sekaligus masyarakat yang mobilitasnya di tempat rawan terpapar Covid-19.

Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

“Saya perlu sampaikan, bahwa saya baru tadi malam rapat dengan pak menteri bahwa untuk DKI dan Jawa Barat akan menjadi pertama juga untuk pelaksanaan vaksinasi untuk pelayan publik,” katanya di Bandung, Selasa (3/2).

Orang lain juga bertanya?

“Itu ya mulai publik kemudian guru, dosen, pedagang pasar, ojek, PNS, TNI/Polri termasuk pegawai swasta, BUMN, BUMD termasuk perangkat desa,” ia melanjutkan.

Maxi mengingatkan, pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam hal sosialisasi kepada Dinas Kesehatan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam satu minggu ini.

Rencananya, pelaksanaan vaksinasi tersebut paling lambat dimulai pada minggu keempat Februari. Maka dari itu ia berharap vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang masih berproses sampai saat ini bisa rampung secepatnya.

“Sasaran pertama adalah para pedagang pedagang pasar. ini pesan Pak Menteri saya lagi buat konsep, standarnya untuk bukan cuman (vaksinasi) di gedung tetapi nanti ada mobile, kita mendatangi langsung ke pasar-pasar,” terang dia.

Pola vaksinasi yang bersifat jemput bola, atau penyelenggaraan secara massal harus dilakukan karena publik dan profesi rentan sebagai sasaran jumlahnya jauh lebih banyak dari tenaga kesehatan.

“Melangkah ke pada tahap II (vaksinasi) untuk pelayanan publik, masyarakat (jumlahnya) lebih besar, nakes cuma 1,5 juta, tapi pelayan publik itu di catatan kami sementara itu 18 juta lebih,” imbuhnya.

“Tahap II (vaksinasi) pelayanan publik insya Allah kita akan juga tepat waktu harus selesai bulan April, untuk pelayan publik untuk sekitar 18 juta. Harus selesai sekali lagi harus selesai di bulan April, selanjutnya akan ke sasaran sasaran berikut Untuk masyarakat umum,” pungkas Maxi.

(mdk/fik)