Kemenkes Gandeng BPKP Audit Distribusi Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Kementerian Kesehatan RI melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara berkala terkait rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin Covid-19 di Tanah Air.
"Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kementerian Dalam Negeri dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (10/8).
Kegiatan audit tersebut, kata Budi, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Bagaimana Bulog mengupdate data penerima bantuan? 'Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,'
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana data vaksin PeduliLindungi pindah ke SatuSehat? Profil anggota, sertifikat dan tiket vaksin Covid-19 juga akan tersinkronisasi secara otomatis (dari PeduliLindungi-red). Jadi, setelah memberikan persetujuan, pengguna SatuSehat Mobile tidak perlu repot membuat akun baru untuk mulai menggunakan SatuSehat Mobile
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi, bisa dilakukan segera," ujarnya.
Dia mengungkapkan, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional.
Menurutnya, aplikasi tersebut memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini berguna untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Budi ingin pemerintah daerah bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di wilayah masing-masing, sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim 'batch' selanjutnya," tutupnya seperti dilansir dari Antara.
Budi mengatakan, kecepatan pembaruan laporan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar laporan yang masuk ke Kemenkes sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaStok pupuk bersubsidi yang saat ini, mulai dari Gudang Lini I sampai Lini III, tersedia sebanyak 1.442.553 ton.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.
Baca SelengkapnyaiPubers juga dianggap memudahkan pengawasan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca Selengkapnya