Kemenkes Gandeng KPU Terkait Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). MoU itu terkait pemberian akses data pemilih dari KPU kepada Kemenkes untuk program vaksinasi nasional.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, data KPU dibutuhkan karena terus diperbaharui setiap menjelang Pilkada maupun Pemilu. KPU juga terus membarui domisili masyarakat maupun yang sudah meninggal atau belum.

"KPU beruntung sekali karena dekat-dekat Pemilu disuruh update, terutama eksistensi dia (masyarakat) masih ada atau sudah wafat, kedua domisilinya benar enggak dengan tempat tinggal, itu adalah dua kata kunci di mana data-data demografis itu terupdate," kata Budi di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (2/3).

Menurut Budi, Kemenkes tidak perlu mengelola data masyarakat karena bukan bagian dari tupoksi. Kemenkes baiknya bekerja sama dengan instalasi lain jika membutuhkan suatu data.

"Kita bukan juga yang paling update yang penting kita tanda tangan sama Pak Ketua (KPU), anytime kita butuh (data) bisa akses, sehingga kita bisa tarik (data masyarakat)," terangnya.

"Karena kita juga sudah tanda tangan dengan Dukcapil kita tarik tapi kita tahu datanya tidak lengkap dan sekini bapak (KPU) terkait dengan dinamika perubahan data base tadi," kata dia.

Budi menambahkan, Kemenkes akan bekerja keras untuk bisa mengatasi persoalan data kesehatan masyarakat. Menurutnya, kerja keras itu itu bisa terjadi jika hanya ada kerja sama.

"Indonesia itu katanya gotong royong tapi nyatanya susah sekali kerja sama, karena masing-masing merasa paling pintar, paling hebat, kita kerja sama aja," ujar dia.

"Sehingga kita hanya konsentrasi ke data yang kita kelola yaitu data kesehatan masyarakat, dengan demikian data base," pungkasnya.

Sementara itu, pelaksana tugas Ketua KPU, Ilham Saputra berterima kasih Kepada Kemenkes karena memberi kepercayaan soal data kepada KPU. Dia mengatakan, KPU selalu menyajikan data komprehensif.

"Sebenarnya kalau kita kaitkan kerja Kementerian Kesehatan dan KPU tentu agak sedikit tidak ada korelasi, tapi kalau kita bicara data terkait vaksinasi nasional tentu KPU dengan senang hati akan memberikan data ini dengan baik, data akurat, dan data yang komprehensif," ujar Ilham.

"Kenapa komprehensif? bahwa Pilkada kita itu secara berurutan, jadi kita update 2017,2018 kemudian ada pemilu lagi 2019," tandasnya.