Kemenkes: RS Kariadi Minta Uji Klinis Tahap 2 Vaksin Nusantara Ditunda
Merdeka.com - Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang mengirim surat ke Kementerian Kesehatan. Surat tersebut berisi permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.
"RS Kariadi yang mengirimkan surat untuk menunda uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara," kata juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (23/3).
Permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara disebabkan adanya hambatan. Salah satunya penelitian Vaksin Nusantara belum memenuhi kriteria Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
"Dikarenakan akan memenuhi kriteria CPOB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujarnya.
Nadia mengatakan, saat ini surat permintaan penundaan uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi sedang dikaji Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan. Setelah proses pengkajian selesai, baru Kementerian Kesehatan menentukan sikap.
Vaksin Nusantara merupakan gagasan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Vaksin Nusantara telah merampungkan uji klinis fase satu.
Penelitian Vaksin Nusantara dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaBelakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.
Baca SelengkapnyaDana yang disalurkan Pandemic Fund digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Baca SelengkapnyaMenkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaPetisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca SelengkapnyaHinky mengatakan, vaksin AstraZeneca sudah melewati tahap uji klinis tahap 1 hingga 4.
Baca SelengkapnyaRUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah berupaya mencegah penyebaran Mpox dengan melakukan vaksinasi yang sudah disetujui WHO dan BPOM.
Baca SelengkapnyaPemerintah berharap ke depannya ada aturan soal jual beli kratom di toko-toko, usai hasil riset BRIN dan Kemenkes keluar.
Baca Selengkapnya