Kemenkes Siapkan Anggaran Kesehatan Haji 2023 Rp389,8 Miliar
Merdeka.com - Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan kesehatan haji 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp389,8 miliar.
"Anggaran ini disediakan oleh APBN, jadi tidak dibebankan kepada jemaah haji. Secara total anggaran yang kita sediakan adalah Rp389,8 miliar," ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Liliek Marhaendra Susilo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (26/1).
Liliek menjelaskan komponen paling besar berada pada item penugasan petugas kesehatan haji yang menyentuh angka Rp212,7 miliar. Angka tersebut diasumsikan untuk 507 kelompok terbang, termasuk honor, akomodasi, dan biaya penerbangan.
-
Kapan nilai belanja katering jemaah haji mencapai 1,5 triliun? Khusus makanan bagi jemaah haji tahun 2023, nilai belanjanya mencapai Rp1,5 triliun.
-
Bagaimana komposisi kuota haji reguler dan khusus? Komposisi itu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji. Selain itu, untuk kapasitas asrama yang menampung juga belum memadai jika diberatkan ke jemaah haji reguler.
-
Apa itu nomor porsi haji? Nomor porsi haji adalah sebuah sistem penomoran yang digunakan untuk mengatur keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci.
Sementara komponen lain yang masuk dalam pos anggaran tersebut antara lain, obat-obatan dan alat kesehatan Rp87,4 miliar, vaksin meningitis Rp29,1 miliar, dan klinik kesehatan haji Indonesia Rp33,6 miliar.
"Biaya klinik kesehatan ini termasuk penyiapan perizinan dan membayar sewa," kata dia.
Di samping itu, kata dia, biaya untuk pelatihan kompetensi petugas kesehatan haji sebesar Rp8,1 miliar dan pembekalan integrasi panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) sebesar Rp3,1 miliar.
Komponen terakhir yakni dana dekonsentrasi senilai Rp15,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembekalan integrasi tenaga kesehatan haji di 13 provinsi embarkasi.
Di samping itu, Kemenkes juga akan bersiap untuk pemeriksaan dan pembinaan kesehatan. Terkait pemeriksaan kesehatan jemaah haji berangkat akan dilakukan oleh Puskesmas/RS kabupaten/kota.
Hasil pemeriksaan nantinya akan diinput ke sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (Siskohatkes). Setelah dilakukan input selanjutnya monitoring reguler data pemeriksaan di Siskohatkes per dua minggu.
"Ini tidak termasuk jemaah yang kemarin ditunda keberangkatannya karena mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan itu tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan kesehatan tapi tetap melakukan pembinaan kepada mereka," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jemaah bayar Rp56 juta atau 60 persen dari total biaya
Baca SelengkapnyaTahun ini selama di Makkah, jemaah sepenuhnya mendapat layanan konsumsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan biaya haji di 2024 naik menjadi sekitar Rp105 juta.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp105 juta.
Baca SelengkapnyaDari 213.320 kuota haji reguler Indonesia, sebanyak 213.275 telah diberangkatkan ke Tanah Suci.
Baca SelengkapnyaJemaah haji yang sudah pulang ke Tanah Air tergabung dalam 169 kelompok terbang.
Baca SelengkapnyaIndonesia diwacanakan bakal mendapat kuota tambahan sebesar 20.000.
Baca SelengkapnyaSidang ini merupakan lanjutan terkait pembahasan kuota haji
Baca SelengkapnyaJemaah yang tidak lolos syarat kesehatan akan ditunda keberangkatannya pada tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaBiaya haji di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, berikut rinciannya
Baca SelengkapnyaMenag mengusulkan agar syarat kesehatan harus dipenuhi sebelum calon jemaah haji melunasi BPIH.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.
Baca Selengkapnya