Kemenkes Sudah Bayar Klaim RS untuk Penanganan Covid Sebesar Rp22,8 Triliun Lebih
Merdeka.com - Kementerian Kesehatan sudah membayarkan klaim rumah sakit untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 22,880,855,748,749. Klaim terbesar dibayarkan pemerintah untuk rumah sakit swasta.
"Ini berdasarkan kepemilikan rumah sakit, kalau kita lihat rumah sakit swasta memang saat ini di Indonesia rumah sakit swasta jumlahnya cukup tinggi, kalau kita ketahui rumah sakit di Indonesia sekitar 3 ribu rumah sakit," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah saat jumpa pers virtual, Rabu (21/7).
Rita mengungkapkan, ada 805 rumah sakit swasta yang sudah mengklaim tagihan untuk penanganan Covid dengan tagihan yang sudah dibayarkan Kemenkes sebanyak Rp11,893 triliun. Kemudian, ada 418 RSUD dengan tagihan sekitar Rp6 triliun.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang dirawat di rumah sakit? Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, saat ini dirawat di rumah sakit akibat infeksi pernapasan.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang menyebabkan banyaknya pasien DBD di RSUD Tamansari? Pasien mayoritas merupakan anak-anak. 'Total pasien sudah dirawat sejak 1 Januari 2024 sampai dengan hari ini ada 67 kasus. 70 persen kasus adalah anak-anak dan mayoritas usia SD dan SMP,' kata Ngabila dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/3).
"Untuk RSUD rumah sakit daerah itu sebanyak 418 dengan jumlah tagihan Rp 6,872 triliun," ucapnya.
Kemudian, lanjut Rita, pembayaran disusul dengan beberapa rumah sakit yang dipunyai Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, BUMN serta RS Kementerian lainnya. "Jadi memang pelayanan yang banyak itu di rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah," pungkasnya.
Berikut jumlah RS yang pembayarannya diklaim:
- 11 RS Kementerian Rp 430,037,059,000
- 23 RS BUMN Rp 705, 389,476,850
- 30 RS Kemenkes Rp 1,352,271,683,112
- 33 RS Polri Rp 581,139,177,440
- 58 RS TNI Rp 1,046,271,683,112
- 418 RS Daerah Rp 6,872,324,729,799
- 805 RS Swasta Rp 11,893,023,015,063
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendapatan ini bersumber dari integrasi digital yang menyeluruh seperti sistem informasi rumah sakit.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan seperti hotel bintang 5 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9). Berapa biaya yang dihabiskan?
Baca SelengkapnyaPihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan setidaknya ada tiga RS swasta yang melakukan klaim fiktif kepada BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaRS Kemenkes Makassar yang dibangun dengan anggaran Rp1,56 triliun menjadi rujukan penyakit kanker, stroke, dan jantung di Indonesia Timur.
Baca SelengkapnyaRumah sakit ini memiliki kapasitas 920 tempat tidur dan menjadi hub rumah sakit untuk wilayah Indonesia bagian timur.
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaHasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca Selengkapnya