Kemenkes Tolak Tetapkan Gagal Ginjal Akut jadi KLB, Ini Alasannya

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan alasan tidak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Juru Bicara Kemenkes M. Syahril mengatakan, istilah KLB dalam Undang-Undang mengacu kepada penyakit menular.

“Istilah KLB di dalam Undang-Undang Wabah, kemudian juga Permenkes memang hanya disebutkan sebagai penyakit menular,” kata Syahril dalam konferensi pers, Selasa (25/10).

Meskipun demikian, Kemenkes menangani gangguan ginjal akut seperti KLB. “Dengan keadaan begini, maka kita sudah menyiapkan suatu hal persiapan. Bahwasanya keadaan ini sama dengan KLB, cuma namanya saja (tidak ditetapkan), supaya tidak melanggar Undang Undang atau peraturan sebelumnya,” jelas Syahril.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kemenkes adalah telah bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, BPOM, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

“Kami ingin menjelaskan bahwasanya respons-respons cepat dan secara komprehensif itu sudah kita lakukan sebagai respons dalam kasus atau keadaan KLB. Sebagai contoh, kita melakukan kombinasi yang tepat antara pusat dan daerah, antara Kementerian Kesehatan dengan BPOM, kemudian juga dengan Ikatan Dokter Anak dan seterusnya,” kata Syahril.

Selain itu, Kemenkes juga sudah melakukan penelitian terkait gagal ginjal akut dan memberikan larangan pengunaan obat sirop. “Kemudian melakukan penelitian, memberikan larangan untuk penggunaan obat-obat sirop yang diduga, dan seterusnya. Termasuk bersama Badan POM mengumumkan obat-obat yang masih aman untuk digunakan. Itu adalah respons-respons cepat, termasuk mendatangkan obat antidotum dari luar negeri,” tambah Syahril.

Epidemiolog Dorong Penetapan KLB

Sebelumnya, epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mendorong pemerintah menetapkan gangguan ginjal akut progresif atipikal menjadi KLB. Ada sejumlah alasannya.

Pertama, jumlah kasus baru dan kematian akibat gangguan ginjal akut progresif atipikal terus meningkat. Kedua, tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan dan anggaran yang cukup untuk menangani pasien tersebut.

"Saya cukup heran kenapa tidak ditetapkan sebagai KLB? Karena dengan ditetapkan sebagai KLB maka penetapan ini akan lebih memudahkan untuk koordinasi dan optimalisasi SDM kesehatan dalam penanggulangan KLB," kata dia.

Menurut Dicky, penetapan KLB sangat penting. Dengan adanya penetapan KLB, sumber daya kesehatan bisa ditambah, alat kesehatan ditingkatkan, termasuk teknologi untuk menangani kasus.

"Jadi ini yang penting karena tidak semua daerah punya kapasitas, tidak semua daerah punya resourcing dan dana," jelasnya.

Data Gagal Ginjal Akut Nasional

Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal nasional menjadi 255 per 24 Oktober 2022. Angka ini bertambah 10 kasus dari data 23 Oktober 2022 sebanyak 245 kasus.

Juru Bicara Komunikasi Kemenkes M. Syahril mengungkapkan, terdapat 143 pasien yang meninggal atau angka kematian sebesar 56 persen. Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa kasus kematian tersebut merupakan kasus lama.

"Ini adalah kasus lama yang terlambat dilaporkan. Jadi bukan kasus baru ya," kata Syahril dalam konferensi pers, Selasa (25/10).