Kemenko PMK: Anggaran Rp 140 M buat situs revolusimental belum turun
Merdeka.com - Gangguan yang dialami situs revolusimental.go.id mendapat tanggapan negatif dari pengguna jejaring sosial. Tak sedikit yang mencibir Kemenko PMK mensia-siakan dana sebesar Rp 140 miliar untuk situs yang tak bisa diakses.
Komentar-komentar miring tersebut langsung ditanggapi Achmad Gunawan yang juga pengelola situs revolusimental.go.id. Dia menyebut, anggaran sebenarnya berjumlah Rp 130 miliar.
"Banyak disebut Rp 140 miliar, tidak seperti itu, jumlahnya tidak sebesar itu. Memang ada anggaran, tapi besarnya Rp 130 miliar," ungkap Gunawan saat dikonfirmasi merdeka.com via telepon, Rabu (26/8).
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Kenapa Menkominfo ubah singkatan nama kementeriannya? 'Komdigi,' jelasnya.
-
Mengapa layanan di PDNS 2 terganggu? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Kenapa TEMU diblokir Kominfo? Dengan langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aplikasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan turut menjaga UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut seluruhnya dipergunakan untuk sosialisasi program revolusi mental yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, tidak seluruhnya dipergunakan untuk situs tersebut.
"Rp 130 miliar itu untuk sosialisasi media, tidak semua untuk web. Sosialisasi untuk TV, koran, radio," jelas Gunawan.
Hanya saja, dana yang sudah dipersiapkan untuk sosialisasi masih mengendap di Kementerian Keuangan, karena sedang direvisi. "Sekarang pastinya masih dalam proses revisi di Kemenkeu. Anggarannya belum keluar," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari membenarkan domain website Bawaslu Makassar diretas. Hanya saja peretasan sudah dilakukan sejak lama.
Baca Selengkapnya“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaTerkait waktu pencarian uang refund, Tiko panggilan akrabnya mengaku akan melalukan pembahasan dengan Direktur Utama Perum Peruri.
Baca SelengkapnyaMenurut Abraham, bahwa Menkominfo era dulu tak menghapus situs judi online. Justru menghapus situs wordpress
Baca SelengkapnyaSuharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya