Kemenko PMK Anggarkan Rp70 T untuk Dana Desa, Prioritaskan 5 Program Jokowi
Merdeka.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengalokasikan dana desa untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp70 triliun pada 2023. Hal itu dilakukan usai Indonesia diterpa Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, mengatakan ada lima prioritas nasional berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sudirman menjelaskan, prioritas nasional ini berkaitan dengan mendukung percepatan penurunan stunting, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, serte mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang menjadi fokus Jokowi dalam masalah kesehatan di Indonesia? Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
Kemudian, mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa dan pelaksanaan BLT desa, operasional pemerintah desa, dan ketahanan pangan nabati dan hewani.
"Jadi kalau tahun 2020 sampai dengan 2022 ini kita lebih banyak dana menangani covid. Dalam tahun ini akan lebih banyak diarahkan dalam rangka ketahanan pangan desa, dan perkembangan baik itu ke arah desa wisata, ekonomi," kata Sudirman, Dalam paparannya saat Press Briefing, di Hotel Rayz UMM, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/12) malam,
Program ini, lanjut Sudirman, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga harus dapat menurunkan permasalahan yang ada di desa hingga yakni stunting mencapai angka nol persen di 2024.
"Tahun 2023 kita dana desa ini sudah mulai berkembang lagi terkait dukungannya terkait bagaimana pengatasan kredibilitas sektor," ucap Sudirman.
"Terkait dengan arahan presiden terkait dengan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 itu harus nol persen," sambungnya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 program pemulihan ekonomi ini berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk dukungan program sektror prioritas di desa serta program atau kegiatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dari Pagu Dana Desa.
Untuk Pagu Dana Desa 2023 mencapai angka 70 Triliun. Lebih tinggi dua triiliun dari Dana Desa tahun 2022. Nantinya, Pagu Dana Desa 2023 ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di kabupaten/kota.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya10 Program prioritas yang digalakkan oleh Pj Gubernur Jateng secara simultan dikerjakan guna mendapatkan output yang jelas.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaDalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDiharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.
Baca Selengkapnya