Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenko PMK Anggarkan Rp70 T untuk Dana Desa, Prioritaskan 5 Program Jokowi

Kemenko PMK Anggarkan Rp70 T untuk Dana Desa, Prioritaskan 5 Program Jokowi ilustrasi kemiskinan. ©2022 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengalokasikan dana desa untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp70 triliun pada 2023. Hal itu dilakukan usai Indonesia diterpa Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, mengatakan ada lima prioritas nasional berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sudirman menjelaskan, prioritas nasional ini berkaitan dengan mendukung percepatan penurunan stunting, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, serte mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Kemudian, mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa dan pelaksanaan BLT desa, operasional pemerintah desa, dan ketahanan pangan nabati dan hewani.

"Jadi kalau tahun 2020 sampai dengan 2022 ini kita lebih banyak dana menangani covid. Dalam tahun ini akan lebih banyak diarahkan dalam rangka ketahanan pangan desa, dan perkembangan baik itu ke arah desa wisata, ekonomi," kata Sudirman, Dalam paparannya saat Press Briefing, di Hotel Rayz UMM, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/12) malam,

Program ini, lanjut Sudirman, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga harus dapat menurunkan permasalahan yang ada di desa hingga yakni stunting mencapai angka nol persen di 2024.

"Tahun 2023 kita dana desa ini sudah mulai berkembang lagi terkait dukungannya terkait bagaimana pengatasan kredibilitas sektor," ucap Sudirman.

"Terkait dengan arahan presiden terkait dengan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 itu harus nol persen," sambungnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 program pemulihan ekonomi ini berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Untuk dukungan program sektror prioritas di desa serta program atau kegiatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dari Pagu Dana Desa.

Untuk Pagu Dana Desa 2023 mencapai angka 70 Triliun. Lebih tinggi dua triiliun dari Dana Desa tahun 2022. Nantinya, Pagu Dana Desa 2023 ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di kabupaten/kota.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Penanganan Banjir hingga Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas APBD Jakarta 2025
Penanganan Banjir hingga Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas APBD Jakarta 2025

Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jateng Terus Gencarkan 10 Program Prioritas
Pj Gubernur Jateng Terus Gencarkan 10 Program Prioritas

10 Program prioritas yang digalakkan oleh Pj Gubernur Jateng secara simultan dikerjakan guna mendapatkan output yang jelas.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai

"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU RPJPN 2025-2045, Begini Isinya
Jokowi Teken UU RPJPN 2025-2045, Begini Isinya

Dalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal

Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Instruksi Jalan Daerah di Sulawesi Utara dengan Anggaran Rp183 Miliar
Jokowi Resmikan Instruksi Jalan Daerah di Sulawesi Utara dengan Anggaran Rp183 Miliar

Diharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.

Baca Selengkapnya