Kemenko PMK utamakan perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan bencana NTB
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya maksimal mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Nusa Tenggara Barat (NTB) usai terjadinya gempa bumi. Pemerintah juga memastikan pengungsi terpenuhi segala kebutuhannya. Termasuk penanganan pada anak-anak dan perempuan yang terus menjadi perhatian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.
"Pesan Ibu Menko agar anak-anak mendapatkan prioritas penanganan, baik dari kebutuhan tempat tinggal, makanan, pendidikan dan kesehatan," ujar Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.
Dalam setiap rapat koordinasi, Kemenko PMK selalu meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan bahwa perlindungan bagi seluruh anak dan perempuan korban bencana alam maksimal.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa tugas utama PPKA? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Ambang HL menjelaskan bahwa petugas PPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas perjalanan kereta api di stasiun.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan pemilih, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan kepada KPU dan Bawaslu.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Mengapa PPPK penting? Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK. Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku.
Baru-baru ini beredar informasi bahwa penanganan panti-panti yang rusak belum maksimal. Hal ini langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama Dinas Sosial dan BPBD Provinsi NTB.
"Informasi bahwa kurangnya perhatian Posko Bencana dan Pemerintah terhadap panti tidak benar," tegas Sonny.
Sonny menuturkan, saat ini bantuan dari Dinas Sosial bagi 239 LKSA atau panti di NTB mencapai 5.018 anak dengan rata-rata nominal Rp1 jt per anak telah diberikan selama Agustus-September ini.
"Selain itu ada 25 LKSA yang rusak dan kemarin sudah masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Rehab-Rekon yang sedang kami finalisasi. Tentunya akan ditindaklanjuti dengan perbaikan selama masa rehab-rekon ini," ujar Sonny.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pihak terkait dipersilakan untuk menyampaikan masukan ke Pos Pendampingan Nasional di Mataram, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) dan Kemenko PMK, disertai data yang lengkap.
Kemudian, terkait peristiwa pemerkosaan yang dialami anak panti di Lombok, Sonny menegaskan bahwa Menko PMK telah menginstruksikan agar penanganan korban menjadi prioritas utama. Informasi yang diterima bahwa kejadian pemerkosaan di panti dan bukan di pengungsian.
"Sudah dilaksanakan pendampingan psikologi untuk mengatasi trauma korban," tutur Sonny.
Sonny menegaskan, saat ini dua orang pelaku pemerkosaan sudah ditahan di Polres Mataram. Kata dia, Menko PMK juga mengimbau KPAI untuk terus bersama-sama pemerintah mempercepat pemulihan pasca bencana NTB khususnya penanganan pengungsi anak-anak.
"Menko PMK juga meminta semua pihak untuk menjaga situasi penanganan bencana tetap kondusif dan tidak mengaitkan tindakan kriminal dengan bencana. Tentu kita harus menjaga perasaan korban," tuturnya.
Ke depan, Menko PMK menginstruksikan jajaran di Kemenko PMK untuk terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, Dinsos, dan dinas terkait, mengambil langkah nyata untuk perlindungan anak dan perempuan yang diperlukan, serta memberi perhatian bagi panti (LKSA). Dalam rakornis-rakornis sebelumnya, Kemenko PMK selalu menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi risiko pemerkosaan dan pelecehan seksual di pengungsian.
"Menindaklanjuti arahan Ibu Menko, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemda untuk menekan risiko terulangnya kejadian yg memprihatinkan ini. Terutama di pengungsian," jelasnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar Forkopimda.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Baca SelengkapnyaPesan Puan inipun relevan dengan momen Hari Anak Sedunia Tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 20 November.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.
Baca SelengkapnyaPuan pun menginstruksikan kepada seluruh Anggota DPR RI yang berasal dari dapil yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki untuk ikut membantu.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPembentukan direktorat baru ini dianggap sebagai terobosan besar dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terhadap TPPO.
Baca SelengkapnyaKasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih marak di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan
Baca SelengkapnyaRita menjelaskan, perencanaan dan pelaksanaan gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 program pokok PKK.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mendukung penuh Pemerintah yang menyiapkan standardisasi Daycare Ramah Anak.
Baca SelengkapnyaKabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil meraih Penghargaan KLA dengan predikat Pratama selama empat tahun berturut-turut.
Baca Selengkapnya“Harapannya isu-isu ini dapat kita selesaikan yang menjadi PR besar bagi kami," kata Menteri Bintang.
Baca Selengkapnya