Kemenkominfo bentuk tim panel penanganan internet bermuatan negatif
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk tim panel yang bernama forum penanganan situs internet bermuatan negatif (PSIBN). Juru bicara Forum PSIBN Tjipta Lesmana mengatakan, panel tersebut membantu Menkominfo Rudiantara dalam menangani situs-situs Islam yang diblokir.
"Banyak situs-situs internet dianggap negatif. Kan tidak bisa kembali ke Orba, langsung bredel tidak bisa. Di bawah forum ini ada empat forum yang berisi 17 anggota berbagai kalangan, akademisi, Sekjend PBNU, tokoh Katolik. Saya masuk panel dua, ada Prof Din Syamsuddin," kata Tjipta Lesmana usai rapat panel di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (6/4).
Menurut dia, setiap panel memberikan saran kepada Kemenkominfo dalam menyeleksi situs-situs Islam yang dianggap radikal. Sehingga panel tidak dalam kewenangan memutuskan untuk memblokir situs-situs tersebut.
-
Siapa yang protes panelis debat? Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memprotes soal dua panelis debat capres yang berasal dari Universitas Pertahanan.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Kenapa Cak Imin protes panelis debat? Cak Imin berujar, dia khawatir panelis tak bisa menunjukkan kredibilitasnya karena Universitas Pertahanan berada di bawah naungan Prabowo.'Ya terus terang saya protes, karena itu mengganggu objektivitas, karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan, karena itu saya protes syukur-syukur bisa diganti,' kata Cak Imin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1).
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Secara periodik rapat dibahas di panel itu. Panel ini tidak bahaya," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya akan memanggil pengelola sejumlah 19 situs Islam yang diblokir untuk memberikan penjelasan. Dialog tersebut juga untuk memberikan pemahaman terhadap publik yang belum memahami konten-konten radikalisme.
"Kita berusaha tidak ingin memperlihatkan wajah yang otoriter, tetapi era reformasi bukan era menyatakan kebebasan yang sebebas-bebasnya," tutupnya.
Dia menambahkan, dirinya ditunjuk sebagai juru bicara atas kesepakatan bersama tim panel. Mereka tak mempermasalahkan dirinya dalam menjelaskan kepada para awak media.
Sementara itu, Kepala Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu mengatakan pembentukan Forum PSIBN untuk memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif kepada pemerintah dan memberikan penilaian (analisis yang tepat) disertai verifikasi atas pengaduan dari masyarakat.
"Forum PSIBN juga memberikan rekomendasi untuk menentukan suatu situs internet dapat ditutup (blokir), tidak diblokir, atau normalisasi dari penutupan. Forum PSIBN terdapat empat panel penilaian," kata Ismail.
Menurut dia, panel pertama mengenai pornografi, kekerasan terhadap anak, dan keamanan internet. Panel kedua, terorisme, SARA, dan kebencian.
Panel ketiga terkait investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan, dan narkoba. Sedangkan panel keempat yang khusus memberikan dukungan terhadap masyarakat, industri, dan ekonomi kreatif yaitu panel perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).
"Masing-masing panel beranggotakan para tokoh dan para pakar dengan keahlian di bidangnya," katanya.
Berikut nama-nama anggota keempat panel FPSIBN berdasarkan Keputusan Menkominfo Nomor 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif:
Panel pornografi, kekerasan anak dan keamanan internet
1. Dewi Motik Pramono
2. Arist Merdeka Sirait (komnas PA)
3. Elly Risman (Yayasan kita dan Buah Hati)
4. Maria Advianti (KPAI)
5. Henri Kasyfi (Klik Indonesia)
6. M. Yamin (Nawala)
7. Irvan Nasrun (APJII)
8. M. Salahuddin (ID-SIRTII)
9. Sammaria Simanjutak (APROFI)
10. Mouly Surya (IFDC)
11. Bahtiar Minarto (Ditjen Aptika Kominfo)
Panel terorisme, SARA dan Kebencian
1. Dewan Pers
2. M. Din Syamsudin (Muhammadiyah)
3. Marsudi Syuhud (PBNU)
4. Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Agung)
5. Pdt. Henriette TH lebang (PGI)
6. Alim Sudio (Walubi)
7. KS Arsana (PHDI)
8. Uung Cendana (Matakin)
9. Tjipta Lemana (Akademisi)
10. Thamrin Amal Tomagola (sosiolog)
11. Arief Muliawan (Kejagung)
12. Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam
13. Direktur Keamanan Informasi Ditjen Aptika Kominfo
14. Shita laksmi (ID-CONFIG)
15. Irwin Day (Nawala dan FTII)
16. Asep Saefullah (Aliansi Jurnalis Indonesia)
17. Sonny Hendra Sudaryana (Ditjen Aptika)
Panel investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan serta narkoba
1. Kepala Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM)
2. Kepala Bappebtti
3. Direktur Kerjasama BNN
4. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK
5. Wahyoe Prawoto (KADIn)
6. Andi Budimansyah (PANDI)
7. Fajar NUgroho (Ditjen Aptika)
Panel hak kekayaan intelektual
1. Direktur Jenderal HKI Kemenkumham
2. Heru Nugroho (Heal Our Music)
3. Sam Bimdo (LMKN)
4. Shiela Timothy (Aprofi)
5. Sekretaris Ditjen Aptika Kominfo
6. Noor Iza (Ditjen Aprika)
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait hal ini, Kominfo meminta maaf dan akan memperbaiki sistem penanganan konten negatif.
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan demi mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi dengan santai meminta sejumlah pihak tak perlu takut dengan kehadiran Starlink.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital.
Baca SelengkapnyaKata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.
Baca SelengkapnyaRuang digital harus diisi dengan konten-konten yang positif dan karya yang baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Abraham, bahwa Menkominfo era dulu tak menghapus situs judi online. Justru menghapus situs wordpress
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya