Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkominfo Tak Ajukan Penambahan Anggaran 2020

Kemenkominfo Tak Ajukan Penambahan Anggaran 2020 Menkominfo Rudiantara. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). Rapat itu membahas anggaran kerja tahun 2020.

Menkominfo Rudiantara kali ini tidak mengajukan penambahan anggaran. Dia setuju dengan usulan pagu indikatif tahun 2020 yang diberikan pada lembaganya sebesar Rp 5.610.505.497.000.

"Sebagai keluarga, kami menerima pagu anggaran, meskipun turun dari 2017. Kami menunjukkan kinerja yang mulai dari 2018 dengan pagu anggaran Rp 18 miliar. Realisasinya 90 persen lebih," kata Rudiantara.

Pagu anggaran termasuk did alamnya untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Rp 50.065.754.000. Pagu indikatif Komisi Informasi Pusat Rp 25.600.107.000 dan pagu indikatif Dewan Pers Rp 20.292.885.000.

Di antara tiga lembaga yang termasuk dalam Kemkominfo hanya satu lembaga saja yang mengajukan pagu tambahan anggaran. Lembaga itu adalah KPI Pusat sebesar Rp 13.775.042.719.

Usulan anggaran itu akan dibahas lagi oleh Komisi I. Serta akan ditindak lanjuti melalui mekanisme Badan Anggaran (Banggar).

"Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI," ucapnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024

Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP

Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU
Pemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU

Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
BPIP Minta Dana Anggaran Ditambah, Rp45,59 Miliar Buat Influencer
BPIP Minta Dana Anggaran Ditambah, Rp45,59 Miliar Buat Influencer

Rp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.

Baca Selengkapnya
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan

Dalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024
MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.

Baca Selengkapnya
Di Depan Hakim, Mensos Risma Ungkap Alasan Tidak Berani Usulkan Anggaran BLT El Nino
Di Depan Hakim, Mensos Risma Ungkap Alasan Tidak Berani Usulkan Anggaran BLT El Nino

Di hadapan hakim, Risma menjelaskan alasan dirinya tak berani mengajukan anggaran BLT El Nino.

Baca Selengkapnya