Kemenkominfo Tak Ajukan Penambahan Anggaran 2020
Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). Rapat itu membahas anggaran kerja tahun 2020.
Menkominfo Rudiantara kali ini tidak mengajukan penambahan anggaran. Dia setuju dengan usulan pagu indikatif tahun 2020 yang diberikan pada lembaganya sebesar Rp 5.610.505.497.000.
"Sebagai keluarga, kami menerima pagu anggaran, meskipun turun dari 2017. Kami menunjukkan kinerja yang mulai dari 2018 dengan pagu anggaran Rp 18 miliar. Realisasinya 90 persen lebih," kata Rudiantara.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
Pagu anggaran termasuk did alamnya untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Rp 50.065.754.000. Pagu indikatif Komisi Informasi Pusat Rp 25.600.107.000 dan pagu indikatif Dewan Pers Rp 20.292.885.000.
Di antara tiga lembaga yang termasuk dalam Kemkominfo hanya satu lembaga saja yang mengajukan pagu tambahan anggaran. Lembaga itu adalah KPI Pusat sebesar Rp 13.775.042.719.
Usulan anggaran itu akan dibahas lagi oleh Komisi I. Serta akan ditindak lanjuti melalui mekanisme Badan Anggaran (Banggar).
"Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaDia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaRp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaTunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.
Baca SelengkapnyaDi hadapan hakim, Risma menjelaskan alasan dirinya tak berani mengajukan anggaran BLT El Nino.
Baca Selengkapnya