Kemenkumham soal Kepala Rutan Depok Terlibat Narkoba: Tak Ada Toleransi

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Depok, Anton. Sebabnya adalah dugaan keterlibatan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kadivpas Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, Taufiqurahman menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan Anton itu sedang ditangani oleh jajaran Polres Jakarta Barat sejak diamankan pada 25 Juni 2021 lalu. Saat ini, jabatan Karutan Kelas I Depok diisi oleh pelaksana harian (Plh).

“Berdasarkan dari info yang saya dapat itu (Anton) diambilnya (ditangkap polisi) tanggal 25 Juni kalau nggak salah itu, sudah lama. Memang betul ada keterkaitan (dugaan penyalahgunaan narkoba) lah dengan pengembangan tanggapan pihak polres jakbar,” terang dia, Minggu (18/7).

“Ya sementara diusulkan pemberhentian sementara (status kedinasan Anton), kan masih asas praduga tak bersalah, masih dalam pengembangan polisi, yang jelas pihak pimpinan dalam hal ini pak menteri, dirjen kemasyarakatan, kami di wilayah memang sedang dalam upaya berbenah, bersih-bersih,” terang dia.

Menurut dia, penanganan pejabat yang melanggar aturan menjadi salah satu amanat dari Kementerian Hukum dan HAM. Siapapun yang terbukti melanggar hukum, maka akan berurusan dengan aparat hukum, tanpa pandang bulu.

“Yang jelas pak Menteri minta semua jajaran itu tidak ada toleransi terhadap pegawai yang menyimpang. Kalau terbukti ya, kalau memang terbukti berdasarkan pemeriksaan Polres Jakarta Barat, ya masa nggak ditindak, ya pasti ditindak,” tegas dia.

“Nggak ada toleransi lah kepada personel kumham yang melanggar hukum, apalagi pimpinan sudah tegas arahannya, dan pimpinan juga saat ini sedang berbenah, melakukan langkah pembenahan, pembinaan personel, secara tegas, kalau ada personel yang terbukti ya tetap ditindak,” ia melanjutkan.