Kemenpan RB bakal petakan ulang atas status Satpol PP dan Dishub DKI

Merdeka.com - Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP Didi Ahmad mengatakan, aksi gabungan yang mereka lakukan antara Satpol PP dengan Dishub DKI Jakarta diterima baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Aksi itu diikuti oleh ribuan Satpol PP dan Dishub dengan mengenakan pakaian dinas kerja masing-masing.

"Hasil dari audiensi kami dengan bapak Deputi SDM Aparatur, beliau mengatakan kepada kita beliau akan lakukan pemetaan ulang dan berkoordinasi dengan Pemrov DKI," kata Didi di gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Pemetaan ulang yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB bertujuan untuk menyelesaikan masalah status tidak tetap Satpol PP dan Dishub. "Bukan hanya hanya itu saja tetapi semua pegawai yang berstatus tidak tetap di Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Didi menjelaskan, pemetaan yang akan dilakukan Kemenpan RB itu salah satunya yaitu terkait dengan jabatan para Satpol PP dan Dishub. "Ya untuk jabatan-jabatannya, untuk Satpol PP jabatannya apa, untuk Dishub jabatannya apa dan PTT yang lain seperti guru jabatannya guru apa dan semacamnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Herman Suriatman menambahkan bahwa merasa empati dengan Satpol PP dan Dishub. Untuk menindaklanjuti permintaan dari Satpol PP dan Dishub, pihaknya masih memerlukan data yang lengkap.

"Tadi hasilnya Pak Deputi menyampaikan bahwa kami empati, apresiasi. Dan untuk tindak lanjutnya kami butuh data yang lebih lengkap kami perlu petakan sedemikian rupa," tandasnya. (mdk/eko)