Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KemenPAN sebut banyak PNS bingung rapat tak boleh di hotel

KemenPAN sebut banyak PNS bingung rapat tak boleh di hotel KemenPAN buat acara di hotel. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Herman Suryatman mengaku, pihaknya sangat mengapresiasi sejumlah jajaran instansi pemerintah, yang patuh pada surat edaran dari kementeriannya bernomor 10 dan 11 tahun 2014.

Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah kepala daerah yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya, terkait dengan surat edaran tentang pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor tersebut.

"Dalam beberapa hari ini saja saya sibuk sekali menjawab telepon dari banyaknya pejabat di daerah, yang hendak bertanya mengenai surat edaran tersebut. Rata-rata dari mereka ingin mengonfirmasi mengenai ketentuan rapat di luar kantor tersebut, seraya berniat mengaplikasikannya ke dalam sistem pemerintahan mereka di daerah," kata Herman saat ditemui di kantor KemenPAN RB, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Pusat, Senin (8/12).

"Kalau segitu antusiasnya mereka dalam menanggapi surat edaran yang bertujuan melakukan gerakan penghematan nasional itu, itu kan bukti bahwa benih-benih revolusi mental sudah mulai tertanam di diri mereka dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya," kata Herman menambahkan.

Oleh karena itu, Herman dan pihaknya mengaku sangat mengapresiasi sikap yang ditunjukkan oleh sebagian besar kepala daerah tersebut, dalam mematuhi apa yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo terkait penghematan nasional, seperti yang tertuang di dalam surat edaran tersebut.

"Maka, kami dari KemenPAN RB sangat mengapresiasi inisiatif dan kesadaran para pejabat negara di daerah itu, dalam itikad baik mereka untuk turut melakukan gerakan penghematan nasional ketika menjalankan roda pemerintahan daerahnya masing-masing," kata Herman.

Diketahui hari ini, Senin (8/12) KemenPAN RB mengadakan acara penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Kabupaten-Kota, di Balai Kartini, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Acara yang tadinya diduga justru melakukan pemborosan dan bertentangan dengan surat edaran KemenPAN RB sendiri, ternyata sudah sesuai dengan isi dan arahan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, banyaknya sejumlah pejabat daerah yang hadir yang terlihat antusias akan penerapan surat edaran nomor 11/2014 tersebut,dianggap KemenPAN RB sebagai sesuatu yang patut dibanggakan.

Hal itu dikarenakan langkah-langkah tersebut merupakan sedikit bukti, bahwa asas dari gerakan penghematan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam konteks Revolusi Mentalnya, sudah bisa diterima dan dipraktikkan oleh sebagian besar kepala daerah yang hadir di acara tersebut. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD Tasikmalaya Defisit, Rombongan PNS Dipimpin Plt Kepala Badan malah Pelesiran ke Thailand
APBD Tasikmalaya Defisit, Rombongan PNS Dipimpin Plt Kepala Badan malah Pelesiran ke Thailand

Puluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Mau Tarik Kalangan Swasta jadi Pejabat Eselon II, Pengamat: Pasti Ditolak PNS Tua
Pemerintah Mau Tarik Kalangan Swasta jadi Pejabat Eselon II, Pengamat: Pasti Ditolak PNS Tua

Utamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.

Baca Selengkapnya
6 PNS akan Tidur Satu Kamar Apartemen di IKN? Ini Penjelasan Badan Otorita
6 PNS akan Tidur Satu Kamar Apartemen di IKN? Ini Penjelasan Badan Otorita

Belakangan berembus kabar, 1 kamar di apartemen tersebut akan diisi 6 PNS/ASN. T

Baca Selengkapnya
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara

Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Klaim Banyak PNS Muda Antre Mau Pindah ke IKN Nusantara, Ini Penyebabnya
Menteri Anas Klaim Banyak PNS Muda Antre Mau Pindah ke IKN Nusantara, Ini Penyebabnya

Anas menyebut, banyak PNS Muda yang minta dipindahkan ke ibu kota baru tersebut.

Baca Selengkapnya
PNS Pindah ke IKN Nusantara Bakal Dapat Tunjangan Pesawat Sekeluarga
PNS Pindah ke IKN Nusantara Bakal Dapat Tunjangan Pesawat Sekeluarga

Anas juga menceritakan bahwa dirinya telah menerima permintaan dari sejumlah PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara.

Baca Selengkapnya
Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir
Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir

Menteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bongkar Kelakuan Pejabat RI Study Banding ke Luar Negeri: Dilayani Protokoler, Urgensi Tidak Ada
Mahfud MD Bongkar Kelakuan Pejabat RI Study Banding ke Luar Negeri: Dilayani Protokoler, Urgensi Tidak Ada

Salah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.

Baca Selengkapnya
Tokoh Muhammadiyah dan NU Nilai Pansus Haji Tak Perlu, Ini Alasannya
Tokoh Muhammadiyah dan NU Nilai Pansus Haji Tak Perlu, Ini Alasannya

Sejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU sepakat menilai Pansus Angket Haji belum perlu dilakukan, kenapa?

Baca Selengkapnya
PNS Boleh Tambah Libur saat Natal dan Tahun Baru, tapi Ada Syaratnya
PNS Boleh Tambah Libur saat Natal dan Tahun Baru, tapi Ada Syaratnya

Para atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Cuaca, IKN Tahap Awal Hanya Bisa Tampung 1.700 PNS, Meleset dari Target 30.000 Orang
Gara-Gara Cuaca, IKN Tahap Awal Hanya Bisa Tampung 1.700 PNS, Meleset dari Target 30.000 Orang

Pembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.

Baca Selengkapnya
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini
DPR Usul Rumah Dinas Ditiadakan dan Penggantian dengan Uang, Menteri PUPR Respons Begini

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Baca Selengkapnya