KemenPAN sebut banyak PNS bingung rapat tak boleh di hotel
Merdeka.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Herman Suryatman mengaku, pihaknya sangat mengapresiasi sejumlah jajaran instansi pemerintah, yang patuh pada surat edaran dari kementeriannya bernomor 10 dan 11 tahun 2014.
Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah kepala daerah yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya, terkait dengan surat edaran tentang pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor tersebut.
"Dalam beberapa hari ini saja saya sibuk sekali menjawab telepon dari banyaknya pejabat di daerah, yang hendak bertanya mengenai surat edaran tersebut. Rata-rata dari mereka ingin mengonfirmasi mengenai ketentuan rapat di luar kantor tersebut, seraya berniat mengaplikasikannya ke dalam sistem pemerintahan mereka di daerah," kata Herman saat ditemui di kantor KemenPAN RB, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Pusat, Senin (8/12).
-
Di mana para Menteri menginap? Selama pembekalan itu, para Menteri akan menginap di Borobudur International Golf & Country Club Magelang.
-
Siapa yang mendukung pembangunan hotel di IKN? Kita sangat bangga bisa bekerja dan mendukung Pakuwon Grup untuk membangun hotel bertaraf internasional di Nusantara. Kita berharap Ibu Kota Nusantara bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan menjadi negara maju.
-
Ditempat mana hotel itu digunakan untuk perundingan? Hotel itu sempat digunakan sebagai salah satu tempat perundingan Komisi Tiga Negara (KTN).
-
Siapa yang diundang di PANDI Meeting? PANDI mengundang seluruh pihak dalam industri dan tata kelola internet di Indonesia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam gelar tahunan tersebut.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa tujuan PANDI Meeting? PANDI Meeting dengan membawa gagasan 'Indonesia Berdaulat Digital' pada tanggal 16-17 Mei 2024 di hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.
"Kalau segitu antusiasnya mereka dalam menanggapi surat edaran yang bertujuan melakukan gerakan penghematan nasional itu, itu kan bukti bahwa benih-benih revolusi mental sudah mulai tertanam di diri mereka dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya," kata Herman menambahkan.
Oleh karena itu, Herman dan pihaknya mengaku sangat mengapresiasi sikap yang ditunjukkan oleh sebagian besar kepala daerah tersebut, dalam mematuhi apa yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo terkait penghematan nasional, seperti yang tertuang di dalam surat edaran tersebut.
"Maka, kami dari KemenPAN RB sangat mengapresiasi inisiatif dan kesadaran para pejabat negara di daerah itu, dalam itikad baik mereka untuk turut melakukan gerakan penghematan nasional ketika menjalankan roda pemerintahan daerahnya masing-masing," kata Herman.
Diketahui hari ini, Senin (8/12) KemenPAN RB mengadakan acara penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Kabupaten-Kota, di Balai Kartini, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Acara yang tadinya diduga justru melakukan pemborosan dan bertentangan dengan surat edaran KemenPAN RB sendiri, ternyata sudah sesuai dengan isi dan arahan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.
Selain itu, banyaknya sejumlah pejabat daerah yang hadir yang terlihat antusias akan penerapan surat edaran nomor 11/2014 tersebut,dianggap KemenPAN RB sebagai sesuatu yang patut dibanggakan.
Hal itu dikarenakan langkah-langkah tersebut merupakan sedikit bukti, bahwa asas dari gerakan penghematan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam konteks Revolusi Mentalnya, sudah bisa diterima dan dipraktikkan oleh sebagian besar kepala daerah yang hadir di acara tersebut. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaUtamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.
Baca SelengkapnyaBelakangan berembus kabar, 1 kamar di apartemen tersebut akan diisi 6 PNS/ASN. T
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut, banyak PNS Muda yang minta dipindahkan ke ibu kota baru tersebut.
Baca SelengkapnyaAnas juga menceritakan bahwa dirinya telah menerima permintaan dari sejumlah PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenteri PDIP dan PKB Tak Hadir Bukber di Istana, Menkominfo Budi Arie: Jangan Didramatisir
Baca SelengkapnyaSalah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU sepakat menilai Pansus Angket Haji belum perlu dilakukan, kenapa?
Baca SelengkapnyaPara atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya