Kemensetneg serahkan arsip RIS hingga Gerakan Non Blok ke ANRI
Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyerahkan secara simbolis arsip Kepresidenan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan. Penyerahan arsip ini dilakukan di Gedung Utama Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1).
"Kami menyerahkan arsip-arsip ini secara reguler kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan beliau (Mustari Irawan) nanti mengelolanya," ujar Pratikno.
Dia menambahkan, selama ini dirinya menyadari betul pentingnya mengamankan dan menyerahkan arsip-arsip Kemensetneg ke ANRI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. UU tersebut menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga wajib menyerahkan arsip ke ANRI.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Memang kita secara terus menerus melakukan kerja sama dan sekali lagi saya katakan Kemensetneg ini ada di hulu, ANRI ada di hilir jadi harus sambung lah," ucap dia.
Di lokasi yang sama, Mustari Irawan, mengatakan arsip yang diterima ANRI mempunyai nilai guna sekunder atau memiliki nilai kesejarahan. Setelah diterima, arsip tersebut bakal disimpan dan ditata dengan baik, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas.
"Nanti masyarakat bisa mengaksesnya," ujar dia.
Mustari menyebut, ada banyak arsip yang diserahkan Kemensetneg kepada ANRI. Di antaranya arsip Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Gerakan Non Blok (GNB). Atas langkah antusias Kemensetneg menyerahkan arsip kenegaraan, ANRI memberikan penghargaan dengan akreditasi A.
"Nanti kalau (Kemensetneg) mau perbaiki akreditasi, monggo silakan. Nanti mungkin nilainya bisa istimewa," kata dia.
Selain Kemensetneg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendapatkan akreditasi A dari ANRI. Kepada Lembaga dan Kementerian yang belum atau bahkan jarang menyerahkan arsip, Mustari mengimbau agar segera melakukannya.
"Karena ini diwajibkan oleh UU Nomor 43 Tahun 2009 bahwa seluruh kementerian lembaga harus menyerahkan arsip mereka ke ANRI," jelas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat pencatatan ciptaan 20 kekayaan intelektual.
Baca SelengkapnyaDikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaSerah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca SelengkapnyaDia meyakini, Rieke sangat memahami makna penting dan strategis dokumen tersebut dalam menunjukkan runutan proses perencanaan pembangunan nasional bangsa.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaKejagung mengaku belum bisa berbicara lebih lanjut terkait tindak lanjut dari pelimpahan Rupbasan Kemenkumham
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca Selengkapnya