Kemensos Ajukan Anggaran 2021 Rp91,9 Triliun

Merdeka.com - Kementerian Sosial mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp91,9 triliun. Padahal, pagu anggaran Kemensos yang ditetapkan Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp62,02 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, naiknya kebutuhan anggaran lantaran saat ini program-program yang dijalankan merupakan program prioritas nasional. Lagipula pagu indikatif yang ditetapkan belum mempertimbangkan situasi Covid-19.

"Hampir yang tidak masuk dalam prioritas nasional itu hanya yang sifatnya dukungan manajemen saja, hampir seluruhnya untuk prioritas nasional yang melibatkan Kemensos," katanya dalam Raker bersama Komisi VIII, Rabu (24/5).

Dia menjelaskan, sebagian besar anggaran Kemensos digunakan untuk program bantuan sosial. Dia merinci, program perlindungan sosial Rp60,5 triliun, program dukungan manajemen Rp1,4 triliun. Kemudian untuk belanja operasional pegawai Rp511 miliar.

Selanjutnya, belanja operasional barang Rp222 miliar, belanja bantuan sosial PKH Rp28,7 triliun, belanja bansos kartu sembako Rp28 triliun, dan untuk pemutakhiran DTKS Rp425 miliar.

"Ini belum mempertimbangkan rencana perluasan program yang disampaikan presiden kepada kami langsung untuk dijalankan di tahun 2021. Sehingga pagu indikatif ini masih menggunakan target sebelum Covid-19," terang politikus PDIP itu.

Karena itu, Kemensos mengajukan tambahan anggaran pada 2021 sebesar Rp4,078 triliun. Ini terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp718 miliar dan program perlindungan sosial sebesar Rp3,36 triliun.

"Secara perincian Rp4 triliun itu adalah untuk di perlindungan jaminan sosial sebesar Rp1,9 triliun, di Ditjen Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp685 miliar, di Setjen Rp1,1 triliun, di Inspektorat Jenderal Rp10 miliar, dan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp45 miliar. Sehingga total usulan anggaran dari Kemensos untuk TA 2021 adalah Rp4.078.801.260.000," jelas Juliari.

Usulan tambahan anggaran Rp4,078 triliun tersebut, belum termasuk rencana agar perluasan jumlah penerima manfaat program PKH dan kartu sembako yang ada saat ini, diteruskan hingga 2021. Hal ini sesuai permintaan presiden.

"Maka kami mengusulkan agar penerima manfaat dari program bansos kartu sembako ini tetap 20 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) seperti hari ini, sehingga apabila itu nanti disetujui, tambahan anggarannya Rp7,95 triliun," ungkapnya.

"Kemudian begitu juga dengan PKH, kami ingin mengusulkan, agar program PKH dari 10 juta menjadi 15 juta KPM. Sehingga KPM untuk bansos kartu sembako itu 20 juta, dan PKH-nya menjadi 15 juta. Apabila ini disetujui oleh Komisi 8, anggaran yang kami butuhkan untuk penambahan KPM tersebut (PKH) adalah 17 triliun tambahannya," imbuhnya.

Dengan demikian, total anggaran yang diajukan Kemensos untuk tahun 2021 sebesar Rp91,9 triliun. "Sehingga kalau kita tambah dari Rp62 triliun ditambah dengan Rp4 triliun yang kami jelaskan, dan ditambah lagi dengan perluasan program PKH dan kartu sembako, anggaran Kemensos untuk 2021 menjadi Rp91.911.795.562.000," tandas Juliari.