Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemensos Digeledah KPK, Risma: Kami Siap Kerja Sama Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos

Kemensos Digeledah KPK, Risma: Kami Siap Kerja Sama Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Mensos Risma raker di DPR. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian Sosial. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan kementeriannya siap bekerja sama dan membuka ruang bagi semua penegak hukum termasuk KPK dengan harapan untuk memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kementeriannya.

"Kami bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos," kata Risma dalam keterangan diterima, Kamis (25/5).

Orang lain juga bertanya?

Kembangkan Sistem Pencegahan Korupsi

Risma mengklaim di kementeriannya telah mengembangkan sistem pencegahan korupsi internal. Langkah tersebut semata-mata untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial agar tidak terjadi lagi celah praktik rasuah.

"Kami melakukan penataan dan perbaikan sistem. Hal ini dilakukan dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri," urai Risma.

Meski demikian, lanjut Risma, pihaknya tidak bisa sendiri. Perlu peran aktif masyarakat untuk memperbaiki kualitas DTKS. Hal ini merujuk amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pembaruan data dilakukan oleh pemda.

"Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemda agar di setiap desa/kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA. Hal ini untuk memastikan transparansi di lingkungan setempat," lanjut Risma.

Minta Masyarakat Ikut Pantau Penyaluran Bansos

Risma juga berharap masyarakat ikut memonitor proses penyaluran bansos. Tujuannya, agar masyarakat miskin yang merasa layak mendapatkan bantuan, namun belum dapat dapat lapor ke situs CekBansos.go.id. melalui 'usul-sanggah'.

"Masyarakat bisa mengusulkan namanya di fitur tersebut baik aspek pemeriksaan maupun pelaporan” Risma menutup.

KPK Geledah Kantor Kemensos Soal Bansos Beras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa 23 Mei 2023 kemarin. Pemeriksaan ini terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, penggeledahan itu dilakukan oleh lembaga antirasuah saat dirinya sedang melaksanakan rapat dengan jajarannya.

Menurut KPK, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Mensos Risma Janji Bantu Pastikan Tidak Ada Politisasi Bansos saat Pilpres 2024
PDIP: Mensos Risma Janji Bantu Pastikan Tidak Ada Politisasi Bansos saat Pilpres 2024

PDIP melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini

Baca Selengkapnya
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT

Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Klarifikasi Isu Dugaan Kerugian Rp20 Triliun dalam Program JKN
BPJS Kesehatan Klarifikasi Isu Dugaan Kerugian Rp20 Triliun dalam Program JKN

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Baca Selengkapnya
Kubu Prabowo-Gibran Heran, Program Bansos untuk Bantu Rakyat Malah Dicurigai
Kubu Prabowo-Gibran Heran, Program Bansos untuk Bantu Rakyat Malah Dicurigai

Roy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan
Kolaborasi Kemenkominfo dengan KPK Lahirkan SDM Berkualitas dan Cegah Korupsi di Pemerintahan

Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Temuan BPK Ada Dana Bansos yang Masih Tertahan, Kemensos: Sudah Dikembalikan ke Negara
Temuan BPK Ada Dana Bansos yang Masih Tertahan, Kemensos: Sudah Dikembalikan ke Negara

Dana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam: CSIRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata, Harus Siap Tangani Masalah Siber
Menko Polhukam: CSIRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata, Harus Siap Tangani Masalah Siber

CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Baca Selengkapnya
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset

Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi

Baca Selengkapnya
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji
KPK Beri 48 Rekomendasi ke Menag Yaqut, Tutup Celah Korupsi di Penyelenggaraan Haji

Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.

Baca Selengkapnya