Kemensos: Jika Ada Masalah Penyaluran Bansos, Jangan Buat Video Lalu Diviralkan

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melawan Covid-19. Dia meminta agar tidak ada pihak yang mencari sensasi dalam menghadapi bencana ini. Misalnya dengan membuat video-video berkaitan dengan bansos lalu memviralkannya.

"Kita harus bersatu lawan Covid-19 ini. Kita harus satu visi, satu misi. Kami berharap kepada seluruh elemen masyarakat, Pemerintah sampai ke desa kelurahan, kita bersama-sama (melawan Covid-19)," kata dia dalam diskusi virtual ‘Ngobrol Tempo’, Kamis (30/4).

Dia menegaskan Kementerian Sosial sangat terbuka untuk berdialog, jika ditemukan kendala dalam penyaluran bansos kepada masyarakat. Apalagi, sekarang ada banyak jalur komunikasi yang dapat digunakan.

Dengan begitu koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat terus berjalan meski tidak bertemu secara langsung.

"Kalau ada masalah, ada yang perlu ditanyakan, itu kami membuka untuk kita diskusi. Kita vidcon (video conference) kita bisa sampaikan informasi-informasi dalam rangka mencari solusi bersama. Karena ini situasi yang berbeda," tegas dia.

"Jangan kemudian kita membuat video, kemudian kita viralkan ini Kemudian saya katakan menjadi pemimpin harus tenang dan menenangkan. Ini dalam situasi berat yang harus kita lalui. Jangan kemudian membuat video hanya sekedar untuk sensasi saja. ini yang kami harapkan kita bisa lakukan bersatu semua di provinsi ada dinas sosial," lanjutnya.

Dia pun mengingatkan agar bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Sebab ada sanksi hukum yang menanti.

"Secara sanksi saya kira itu ranah hukum. Kita sudah banyak mendapatkan berbagai edaran, informasi, terutama terakhir ada edaran KPK, di dalam kondisi pandemi ini semua bansos harus dengan prinsip akuntabilitas. Ini yang penting," ujar dia.

Kemensos sudah memberikan kemudahan, dari segi penentuan pihak-pihak mana saja yang berhak menerima bantuan. Juga bagaimana pengadaan barang yang berkaitan dengan bansos sembako.

"Secara formal ada kemudahan kita untuk menentukan siapa penerimanya kemudian bagaimana kita menyediakan barang kalau berkaitan dengan bansos sembako," jelas dia.

"Tetap secara material harus hati-hati. apakah isi sembako sesuai dengan nilainya, akan diberikan pada siapa, itulah kemudian aspek hukumnya. dan nanti pasti dalam berbagai ketentuan, pengalaman selama ini, yang kita bisa lihat kalau ada penyelewengan di dalam situasi bencana hukumannya berat sekali," tandasnya.

Beberapa waktu lalu, viral di media sosial video seorang kepala desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengkritisi kebijakan paket bantuan tersebut. Bahkan menilai kebijakan yang saat ini berpolemik itu seolah menjadi ajang pencitraan sejumlah pihak.

Di dalam video, dikabarkan Kepala Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, Indra Zainal Alim menuturkan sikap keberatannya dengan skema dan implementasi pendistribusian bansos.

Bukan hanya tampil sendirian, Kades Jalancagak juga didampingi oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Mengenakan seragam dinas pemerintahan, sejumlah perangkat desa tersebut menyampaikan keluh kesahnya serta menyayangkan pernyataan para pejabat tinggi yang justru dianggap membuat resah warga desanya.

Kades tersebut juga turut meminta perhatian serius soal polemik ini dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Tolong, ketika bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang," ungkap Indra Zainal Alim.

"Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapat bantuan. Warga kami sudah tenang Pak sebenarnya, sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan," tambahnya.

"Karena warga kami sudah terbiasa hidup dengan kesusahan, dengan statement bapak kami akan mendapat bantuan ini semua ricuh! Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa," tegas Indra.