Kemensos Siapkan Aplikasi Dompet Digital untuk Penerima Bansos
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengungkap pihaknya sedang menyiapkan aplikasi dompet digital yang akan digunakan para penerima bantuan sosial (bansos) untuk berbelanja. Inovasi itu demi mencegah potensi penyelewengan dana bansos dalam penyalurannya ke masyarakat. Di samping juga guna meningkatkan layanan kepada penerima manfaat (bantuan) sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.
Risma mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi tersebut.
"Saya sudah dapat izin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras," jelas Risma dalam keterangan tulis, Selasa (27/7).
-
Kenapa Risma mengajak Poltekesos untuk manfaatkan teknologi? Risma mengatakan, kemajuan teknologi beriringan dengan masalah sosial juga ikut berkembang. Mensos Risma Ajak Poltekesos Manfaatkan Teknologi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak segenap civitas akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) untuk terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan terus-menerus memanfaatkan teknologi.Tidak ada kata puas untuk mengembangkan ilmu karena permasalahan sosial akan terus muncul dan berkembang sesuai peradaban manusia.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Bagaimana Risma mendekati penerima bansos? 'Misalkan kemarin saya temukan ada anak yatim enggak ada orang tuanya. rumahnya di jurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu itu enggak ada orang tuanya, saya harus rayu dia. maukah kamu ikut di tempat kami? jadi, saya datang untuk itu,' ujarnya.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Bagaimana aplikasi data ini dapat meningkatkan kinerja Dinsos? 'Data-data urusan sosial ini menjadi hal penting. Kami berupaya agar pendataan sosial ekonomi di Bantul dapat terdata dengan baik. Semoga ini dapat menambah kinerja Dinsos agar lebih dapat berpihak lagi pada masyarakat,'
Penggunaan aplikasi tersebut merupakan salah satu dari tiga strategi Risma untuk mencegah celah korupsi dalam penyaluran bansos. Dua jurus lainnya adalah dengan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.
"Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos," kata Risma.
Kemudian dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai. Di mana PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
"Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan," jelas Risma.
Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos, lanjut dia juga menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibu kota provinsi.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaDi era digital seperti ini, sistem single data justru bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kejahatan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui disela-sela kunjungan ke daerah kerap menerima keluhan
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaKemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaGanjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya