Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemensos Siapkan Aplikasi Dompet Digital untuk Penerima Bansos

Kemensos Siapkan Aplikasi Dompet Digital untuk Penerima Bansos Mensos Tri Rismaharini Peringati HAN 2021. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengungkap pihaknya sedang menyiapkan aplikasi dompet digital yang akan digunakan para penerima bantuan sosial (bansos) untuk berbelanja. Inovasi itu demi mencegah potensi penyelewengan dana bansos dalam penyalurannya ke masyarakat. Di samping juga guna meningkatkan layanan kepada penerima manfaat (bantuan) sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

Risma mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi tersebut.

"Saya sudah dapat izin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras," jelas Risma dalam keterangan tulis, Selasa (27/7).

Orang lain juga bertanya?

Penggunaan aplikasi tersebut merupakan salah satu dari tiga strategi Risma untuk mencegah celah korupsi dalam penyaluran bansos. Dua jurus lainnya adalah dengan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

"Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos," kata Risma.

Kemudian dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai. Di mana PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan," jelas Risma.

Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos, lanjut dia juga menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibu kota provinsi.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos

Sejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
SIM Gunakan NIK, DPR Wanti-wanti Soal Keamanan Data
SIM Gunakan NIK, DPR Wanti-wanti Soal Keamanan Data

Di era digital seperti ini, sistem single data justru bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kejahatan.

Baca Selengkapnya
Hari ke-35 Kampanye, Ganjar: Makin Mantap
Hari ke-35 Kampanye, Ganjar: Makin Mantap

Ganjar mengakui disela-sela kunjungan ke daerah kerap menerima keluhan

Baca Selengkapnya
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Di Markas PBB, Mensos Risma Tegaskan Soal Pentingnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengentasan Kemiskinan
Di Markas PBB, Mensos Risma Tegaskan Soal Pentingnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bansos Kemensos Cair November 2024, Simak Cara Mengeceknya
Bansos Kemensos Cair November 2024, Simak Cara Mengeceknya

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.

Baca Selengkapnya
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran

Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.

Baca Selengkapnya
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time

Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Digitalisasi dan Pembatasan Uang Kartal Tutup Celah Korupsi
Ganjar: Digitalisasi dan Pembatasan Uang Kartal Tutup Celah Korupsi

Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli

Baca Selengkapnya