Kemensos verifikasi data korban meninggal akibat gempa Lombok
Merdeka.com - Kementerian Sosial sedang melakukan verifikasi terhadap data korban yang meninggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) gempa bumi 7 Skala Richter (SR), Minggu (19/8) malam.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin dini hari mengungkapkan kegiatan verifikasi sudah dimulai sejak 14 Agustus 2018. Menurut dia, verifikasi dilakukan untuk memastikan data ahli waris secara akurat.
Dari 481 jiwa seluruh korban meninggal di NTB telah dapat diverifikasi 471 jiwa di Lombok Utara. Sebelumnya, diketahui berdasarkan posko induk data, korban yang meninggal di Lombok Utara sebanyak 404 jiwa.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana caranya untuk memverifikasi informasi? Metode verifikasi yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran informasi, seperti pemeriksaan fakta, cross-checking dengan sumber resmi, wawancara, dan analisis konteks.
"Bisa jadi di kabupaten lain jumlah yang meninggal bertambah," kata Harry.
Verifikasi akhir tersebut ditetapkan bersama Sekda, Pangdam dan Kapolda. Sedangkan dari Kemensos dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Sesditjen Linjamsos).
Selain itu, juga dihadiri semua camat yang wilayahnya terdampak dengan membawa data terkini dengan dilengkapi surat keterangan kematian dan kartu keluarga.
"Hal ini memudahkan proses pengesahan melalui SK Bupati yang akan ditetapkan Senin 20 Agustus," ungkap Harry.
Sementara itu, kata dia, sedang berlangsung juga proses verifikasi untuk data korban di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.
Ia menyebutkan hingga Minggu (19/8) malam korban meninggal terverifikasi di Kecamatan Kayangan Lombok Utara 175 jiwa, Kecamatan Bayan Lombok Utara 16 jiwa, Kecamatan Gangga Lombok Utara 114 jiwa, Kecamatan Tanjung Lombok Utara 86 jiwa, dan Kecamatan Pemenang Lombok Utara 80 jiwa.
"Jika diperbaharui data korban meninggal menjadi 548 jiwa," kata Harry.
Dirjen Kemensos yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut mengungkapkan Kemensos dalam menangani bencana telah menerjunkan petugas dari pusat sebanyak 20 orang. Sementara Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari NTB telah dikerahkan sebanyak 500 orang.
"Bencana Gempa di NTB ini telah membuat panggilan kemanusiaan bagi Tagana dari berbagai provinsi. Sebanyak 12 provinsi ikut peduli dengan mengirimkan Tagana," tuturnya.
Sampai saat ini, kata Harry, terdapat 633 Tagana yang bekerja untuk membantu dapur umum lapangan, evakuasi, layanan psikososial, distribusi bantuan, pencarian korban, verifikasi data korban, dan ikut pembersihan puing-puing reruntuhan rumah bersama sama TNI, Basarnas, Kepolisian dan para relawan kemanusiaan dari berbagai organisasi kemanusiaan.
Gempa susulan malam ini sampai 7 SR membuat warga berhamburan keluar. Melalui jaringan komando perklaster Tagana, diketahui semua Tagana selamat.
Setelah gempa-gempa yang terjadi reda, Tagana segera bergerak memberikan peringatan untuk perlindungan diri dan keluarga di berbagai pelosok sesuai dengan area tugasnya, termasuk memberitahu bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.
"Belum dapat diketahui dampak kerusakan dari gempa yang berturut-turut sampai lima kali terjadi malam ini," ujarnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaSaat ini, RSUD Karawang sedang melakukan Postmortem dan Antemortem untuk kebutuhan identifikasi dari korban kecelakaan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPoltracking Indonesia mengaku menerapkan proses verifikasi data lima lapis yang ketat saat melakukan survei.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Bekasi melakukan evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaKeluarga dari korban yang meninggal di Kali Bekasi, Jawa Barat, diminta membawa alat pribadi
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaData KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca Selengkapnya