Kemensos yakin angka kemiskinan cepat turun dengan kerja sama 3 Kementerian

Merdeka.com - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial RI, Andi Za Dulung optimis angka kemiskinan di Indonesia akan lebih cepat turun. Hal itu dikatakannya pasca dilakukan penandatanganan kerja sama program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) bersama Menteri Pertanian.

Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, program Bekerja yang diinisiasi Menteri Pertanian juga menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

"Optimis program ini akan menurunkan angka kemiskinan secara permanen," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi Za Dulung, usai penandatanganan bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa-PDTT di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (7/8/2018).

Menurutnya, dalam program Bekerja ini, peran Kementerian Sosial RI lebih kepada penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin. Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga perkapita perbulan kurang dari garis kemiskinan sebagai penerima bantuan.

Menurutnya, ada alasan tertentu yang menjadikan Kementerian sosial RI turut andil dalam percepatan pengentasan angka kemiskinan bersama Kementan dan Kemendes. Salah satunya banyak sekali bantuan dari Kementerian sosial untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Bansos, PKH dan lain-lain.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Andi Za Dulung teken MoU program Bedah Kemiskinan Rak ©2018 Merdeka.com

"Bansos misalnya, memberikan kebutuhan dasar yang cukup bagi warga masyarakat miskin. Tapi untuk memberikan income (pendapatan) yang permanen ini belum ada. Ada program di Kemensos, tapi jumlahnya tidak banyak. Kita punya program 100.000 keluarga setiap tahunnya," terang Andi.

Berkaitan dengan program yang digagas Kementerian Pertanian ini, menurutnya dirasa bagus untuk sama-sama bersinergi dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam program tersebut, RTM akan mendapat bantuan investasi jangka pendek hingga jangka panjang dengan cara bekerja seperti bertani, beternak, dan bercocok tanam.

"Dalam program ini memang dibutuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, beliau (Menteri Pertanian) meminta nama dan alamat dari Kementerian Sosial untuk menjalankan program tersebut. Karena yang menangani fakir miskin dari Kementerian Sosial, otomatis datanya ada di sini. Sebagaimana UU nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," jelasnya.

Hal ini termasuk peran serta Kementerian Desa PDTT yang memahami langsung letak-letak desa yang tergolong miskin. "Jadi sekarang, tiga menteri bersinergi agar tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan," tambahnya.

Dalam penyaluran bantuan kepada 200.000 RTM, pihaknya tidak serta merta dalam melakukan penyeleksian. Alasannya, Kementerian Pertanian memberikan prasyarat sebagai ketentuan penyaluran bantuan.

"Misal berapa luasnya, ada halamannya atau tidak untuk bertanam, begitupun saat diberi bantuan untuk beternak. Jadi, mereka meminta syarat juga. Setelah itu barulah diverifikasi. Kebetulan ada pendamping dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," katanya.

Dalam kerja sama ini, tiga kementerian tentunya sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi hingga Kabupaten. Baik dinas sosial, dinas pertanian, dan dinas desa. Harapannya, sinergitas ini membawa dampak yang lebihbaik dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Program bekerja mumpuni turunkan angka kemiskinan di pedesaan

Andi Za Dulung juga menyebut penerapan program Bekerja di pedesaan lebih cepat menurunkan angka kemiskinan dibanding perkotaan. Meski angka kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan di perkotaan. Menurutnya, penerapan program Bekerja lebih mudah diterapkan di pedesaan, meski angka kemiskinan di pedesaan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan.

"Sasaran program ini kan petani. Jadi, lebih besar fokusnya adadi pedesaan. Terus terang saya sangat senang. Karena di pedesaan lebih banyak angka kemiskinannya dan lebih di fokuskan. Jika, ketiga menteri ini bersinergi otomatis lebih cepat dan memudahkan dalam menurunkan angka kemiskinan di pedesaan," ujar Andi Za Dulung.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Andi Za Dulung teken MoU program Bedah Kemiskinan Rak ©2018 Merdeka.com

Selama ini, Kementerian Sosial menangani kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Tak hanya kalangan petani, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, semua ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. Sehingga, apapun yang diminta oleh Menteri Pertanian terkait data kemiskinan warga, sudah terdeteksi melalui data terpadu milik Kementerian Sosial.

"Selain menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya tiga menteri ini sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik provinsi hingga kabupaten/kota. Sehingga jika hal ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan memudahkan dan cepat dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di pedesaan," tegasnya.

Selain melakukan monitoring, pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban Pemda terkait untuk melaporkan hasil penerapan program bekerja di lapangan. "Sebenarnya enam bulan sekali kita lakukan evaluasi dan perubahan data, namun Pemda lebih punya tanggung jawab untuk melaporkan warganya, berapa yang meninggal, dan berapa yang sudah pindah. Termasuk perkembangan-perkembangan dalam penerapan program Bekerja ini," tandasnya.

Berdasarkan catatan yang ada di Kementerian sosial, prosentase penduduk miskin menurut Perkotaan dan Pedesaan sejak September 2016 hingga Maret 2018, terjadinya disparitas yang sangat tinggi antara kemiskinan perkotaan dan Pedesaan.

September 2016 = Perkotaan (7,73 persen) sedangkan Pedesaan (13,98persen).Maret 2017 = Perkotaan (7,72 persen), Pedesaan (13,93 persen).September 2017 = Perkotaan (7,28 persen), Pedesaan (13,47 persen),Maret 2018 = Perkotaan (7,02 persen), Pedesaan (13,20 persen).

Sementara, prosentase penduduk miskin secara keseluruhan, terjadi penurunan 0,30 persen dari 9,82 persen pada Maret 2018 dibanding bulan September 2017 sebanyak 10,12 persen. Atau menurun sekitar 0,63 juta orang dari 26,58 juta di tahun 2017 menjadi 25,95 juta orang.

Sedangkan, prosentase penduduk miskin menurut Provinsi pada Maret 2018, Kementerian Sosial mencatat ada lima provinsi termasuk kategori penurunan prosentase penduduk miskin tertinggi, diantaranya, Jateng (0,91) persen, Sulawesi Selatan (0,43) persen, Jawa Barat (0,38) persen, Banten (0,30) persen dan Sulawesi Tenggara (0,35) persen.

Dan tujuh provinsi lainnya mengalami kenaikan, seperti Jambi (0,03) persen, Aceh (0,05) persen, Sulawesi Barat (0,07) persen, Kepulauan Riau (0,08) persen, Lampung (0,10) persen, Kalimantan Utara (0,11) persen, dan Maluku Utara (0,20) persen.