Kementan tempatkan 1 penyuluh di tiap desa potensial

Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) akan menempatkan satu penyuluh di tiap desa potensial di seluruh Indonesia. Rencananya para tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TB PP) akan diangkat mejadi penyuluh. Hal ini pun sudah mendapat lampu hijau dari DPR dan kementerian terkait.

"Tahun ini akan ada 10 ribu orang yang akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ini kita perjuangkan sebelum pemerintah yang sekarang berakhir. Mumpung masih ada komitmen, kita kejar sampai Oktober," kata Wakil Menteri Pertanian, Rusman di sela acara apel siaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dan penyerahan kontrak kerja THL TB PP Tahun 2004 di Lapangan Sejati, Mariendal, Medan, Sumatera Utara, Senin (7/4).

Saat ini hanya ada sekitar 28.500 penyuluh pertanian yang berstatus  PNS di Indonesia. Jumlahnya diperkirakan berkurang 50 persen pada 2017, karena persoalan usia pensiun. 

Untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai di Kementan, pemerintah merekrut THL TB PP. Sejak 2007 telah direkrut 26 ribu orang penyuluh. 

"Dari yg direkrut itu, 97 persen masih bekerja sebagai penyuluh," jelas Rusman.

Jika tahun ini terealisasi 10 ribu penyuluh menjadi CPNS, diharapkan  13 ribu lainnya akan menyusul pada tahun depan. Saat ini, kekurangan penyuluh Kementan sekitar 23 ribu orang.

Meskipun berjanji akan terus memperjuangkan formasi penyuluh pertanian, Rusman mengakui ada kerisauan yang muncul dari kebijakan ini. Salah satunya, para penyuluh yang sudah  diangkat menjadi PNS dikhawatirkan tidak lagi jadi penyuluh lagi alias  pekerjaannya di daerah melenceng dari formasi pengadaannya.

"Tapi ini nanti akan kami kawal, walaupun jadi PNS, mereka tetap penyuluh," ujarnya.

Selain memperjuangkan THL PB PP menjadi CPNS, Rusman juga sudah meminta jajarannya untuk tidak lagi membeda-bedakan penyuluh. Dia mencontohkan bahwa selama ini, penyuluh THL tidak mendapat Buletin Sinar Tani, seperti yang diterima penyuluh berstatus PNS. Padahal media itu memuat berbagai ilmu pengetahuan yang penting bagi mereka.

"Saya katakan ke kepala SDM, tidak boleh lagi dibedakan penyuluh PNS dan THL. Haknya sama, tugasnya sama, cuma statusnya saja yang berbeda," pungkas Rusman.