Kementerian Agraria Mulai Inventarisir Kepemilikan Lahan di Sepaku Kaltim

Merdeka.com - Pemerintah melalui tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mulai menginventarisir kepemilikan lahan di kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), untuk keperluan pembangunan kawasan ibu kota negara (IKN). Belum diketahui persis berapa lama waktu yang diperlukan Kementerian ATR berada di Sepaku.

Informasi diperoleh merdeka.com, kedatangan tim Kementerian ATR ke Sepaku itu, mulai Rabu (4/9) lalu, diawali dengan pertemuan bersama unsur muspida Pemkab PPU, di Penajam.

Tim kemudian bergerak ke Sepaku, khususnya ke kawasan Desa Semoi II, yang berada di tengah Desa Semoi I dan Desa Semoi III. Kawasan ketiga desa itu sendiri, merupakan kawasan tujuan Transmigrasi pulau Jawa, di tahun 1970-an, yang dikelilingi hutan, perkebunan bahkan konsesi tambang.

"Iya benar, ada tim dari Kementerian Agraria ke Sepaku, dari hari Rabu (4/9) ya," kata Camat Sepaku Risman Abdul, dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (6/9) sore.

Risman menerangkan, tujuan tim Kementerian ATR, memang terkait inventarisir lahan dan pemanfaatannya, menjelang proses dimulainya pembangunan kawasan IKN di Sepaku. Kendati demikian Risman tidak memastikan lokasi desa yang dituju Kementerian ATR.

"Memang terkait itu (kawasan Sepaku sebagai ibu kota baru. Didampingi juga para Kades di Sepaku," singkat Risman.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (26/8) lalu, mengumumkan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke sebagian Kabupaten PPU dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur, dengan banyak pertimbangannya. Proses pembangunan IKN, direncanakan dimulai pertengahan tahun 2020.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut, sebelum pengumuman IKN, kawasan yang masuk dalam kajian IKN baru oleh Bappenas adalah Sepaku di PPU, dan Samboja di Kutai Kartanegara. Tersedia lahan 200 hektare yang sudah disiapkan, dan masuk kajian Bappenas.