Kementerian ATR/BPN: Pembangunan IKN Tak Perlu Pengadaan Tanah

Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan tak perlu ada pengadaan tanah. Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengatakan pengadaan tanah tak diperlukan lantaran pembangunan IKN Nusatara merupakan kepentingan bersama.

Dia juga memastikan tanah yang akan dibangun untuk IKN Nusantara tak bermasalah dengan masyarakat sekitar.

"IKN tidak ada tumpang tindih, karena sebagian besar itu kan kawasan hutan HTI, Hutan Tanaman Industri dan ini kalau untuk kepentingan umum enggak perlu pengadaan tanah," ujar dia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/5).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana menerapkan konsep infrastruktur hijau atau green infrastructure dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pembangunan IKN kami juga merencanakan penerapan dengan konsep infrastruktur hijau (ramah lingkungan) atau green infrastructure," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022).

Menurut Diana, hal ini dilakukan di IKN dengan desain untuk mengangkat konsep pengembangan kota yang cerdas, inovatif, dan inklusif dengan mengedepankan prinsip global dengan kearifan lokal.

"Dan untuk mewujudkan smart metropolis, IKN juga dikembangkan sebagai kota modern untuk memenuhi standar infrastruktur berkelas dunia. Ini juga mengaplikasikan teknologi pintar untuk mewujudkan kota layak huni," katanya.

IKN Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai kota pintar tetapi juga sebagai tempat modern yang menerapkan teknologi pintar untuk menciptakan kota yang layak huni, berketahanan dan berkelanjutan.

"Kita juga mengimplementasikan teknologi modern energi terbarukan bersama Kementerian ESDM dan juga pembangunan gedung pintar. Kami juga bersama-sama Bappenas dan kementerian lain memiliki sejumlah Key Performance Indicator (KPI) khusus untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan di IKN," kata Diana.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 977,1 triliun yang akan digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga di 2023. Dari jumlah tersebut terbagi dua taitu rupiah murni sebesar Rp 814,1 triliun dan nonrupiah murni Rp 163 triliun.

"Totalnya buat belanja KL sebesar Rp 977,1 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam dalam Musrenbang Tahun 2022, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Dari anggaran tersebut, Suahasil menyebut telah menganggarkan untuk dana pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Besaran untuk pembangunan IKN sekitar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1.

"Penganggaran hal-hal khusus ini harus dipertajam dan ini memperhatikan untuk kebutuhan pembangunan IKN. Kita pertama buat IKN dan pemilu dan pembangunan infrastruktur dari anggaran tahun 2023 dan 2024," kata dia.

Anggaran pembangunan IKN akan mengalir melalui sejumlah kementerian/lembaga. Di Kementerian PUPR berupa infrastruktur dasar, konektivitas, dan gedung pemerintahan yakni istana negara dan kantor. Lewat Kementerian Perhubungan berupa simpul konektivitas untuk bandara, bus dan pelabuhan.

Di Kementerian Pertahanan dan Polri untuk sarana dan prasarana hankam. Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan.

Tak ketinggalan lewat Otoritas IKN untuk operasional, koordinasi persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Sementara lewat BUMN untuk pengadaan energi, listrik dan TIK.

Menurutnya, pembangunan IKN memiliki sejumlah nilai strategis, semisal meningkatkan pemerataan pembangunan dengan share PDB 58 persen berada di pulau Jawa. Mengubah pola pikir jawa sentris ke Indonesia sentris.

Penciptaaan sumber pertumbuhan baru yang akan menggerakan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya. Lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan dengan smart city dan foret city. Termasuk transformasi digital pemerintah dengan menggunakan sistm pemerintahan berbasis digital.

"Kita buat kota yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan disertai transformasi digital khususnya di pemerintahan," kata Suahasil.

Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara juga tidak akan sepenuhnya menggunakan APBN. Melainkan dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif seperti skema KPPBU, pengurusan SBN, pemberdayaan LPI atau INA dan crowding funding dan filantropi.

"Kita dorong pembiayaan investasi dengan metode pembiayaan inovatif dan sustainable. Kita tingkat peran swasta. Perizinan dan hilirisasi diperkuat," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie