Follow
Kementerian ESDM kirim tim investigasi ke sumur minyak terbakar di Aceh
Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan investigasi kebakaran sumur minyak di Aceh Timur. Sebab kebakaran diduga akibat pemboran ilegal tersebut telah menimbulkan korban.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengirim tim investigasi kebakaran sumur minyak di Aceh Timur.
"Pemerintah mencoba melakukan koordinasi, dari Pertamina sudah mengirimkan tim dari Pertamina juga sudah kirim tim untuk investigasi dan koordinasi," katanya di Jakarta, Rabu (25/4).
-
Bagaimana cara penambangan ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
-
Bagaimana Anies akan berantas tambang ilegal? 'Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,' tutupnya.
-
Kenapa Anies ingin berantas tambang ilegal? Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan ada yang harus diprioritaskan yaitu memberantas tambang ilegal karena bisa merugikan masyarakat bahkan Indonesia.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang berwenang menangani pelanggaran kode etik? Penanganan pelanggaran kode etik pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Siapa yang terlibat kasus korupsi tambang timah? Namun, pada Rabu (27/3) yang lalu, dilaporkan bahwa dia terlibat dalam sebuah kasus korupsi di sektor tambang timah.
Menurut Agung, pengeboran ilegal merupakan tindakan pidana menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Namun, untuk segi teknisnya menjadi bagian kinerja Kementerian ESDM, selaku regulator yang menangani kegiatan migas.
"Intinya ini kewenangan aparat hukum terkait ilegal drilling, namun demikian secara teknis kaitannya dengan Pertamina maka pertamina dan kementerian ESDM dikirimkan tim untuk investigasi terhadap kejadian tersebut," jelasnya.
Agung mengungkapkan, dari data terakhir yang didapat, korban meninggal dunia akibat kebakaran sumur minyak tersebut sebanyak 8 jiwa, dan 40 orang mengalami luka. Dia berharap peristiwa tersebut cepat diatasi
"Dari laporan yang ada 8 korban meninggal 40 lainnya luka-luka, Kita berharap ini cepat diatasi," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.
Baca Selengkapnya
Polda Jambi akan terus mengawal sudah sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Batanghari.
Baca Selengkapnya
Keduanya diduga terlibat kasus izin usaha pertambangan (IUP).
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca Selengkapnya
Menteri Arifin menyadari, ada banyak tantangan di sektor ESDM Indonesia. Bahkan, ada catatan sejumlah kasus hukum di sektor ini.
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
Profesi polisi hingga jaksa dinilai mampu memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan.
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Lokasi kebakaran sumur minyak ilegal ini masuk dalam wilayah wilayah hukum Kepolisian Resor Langsa.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan, rangkaian penyitaan aset tidak akan terhambat oleh urusan apapun lantaran merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.
Baca Selengkapnya