Follow
Kementerian Luar Negeri diminta galang dukungan tolak putusan AS atas Yerusalem
Merdeka.com - Komisi I DPR RI mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap tersebut justru membuat panas situasi dan mengancam perdamaian dunia.
"Ini akan membuat panas situasi di Timur Tengah. Kemudian ini adalah langkah yang saya kira kontraproduktif terhadap upaya perdamaian dunia. Saya menganggap ini sebagai langkah provokatif dari AS terhadap perdamaian dunia," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Rumah Dinas Kasau, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/12).
Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin. Menurut dia keputusan Presiden Trump berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah upaya pemimpin dunia menghadirkan perdamaian.
-
Apa seruan DPR RI untuk Palestina? Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina. ‘Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ‘ tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Bagaimana DPR RI serukan krisis kesehatan di Palestina? Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina. ‘Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ‘ tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Siapa yang mengutuk keputusan Israel? Pemerintah Indonesia mengutuk keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi UNRWA di wilayah Israel.
-
Kenapa DPR serukan krisis kesehatan di Palestina? ‘Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ‘ tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Saya sudah berbicara jauh sebelumnya dan itu kan kita sedang ikut merekontruksi perdamaian dan berdiri tegaknya negara Palestina. Kalau Trump kemudian seperti ini, itu akan memancing lagi sebuah konflik baru," kata dia.
Menurut anggota Komisi I Fraksi PPP Arwani Thomafi menilai, keputusan Trump mendeklarasikan dukungan terhadap penjajahan seolah membenarkan aksi invasi dan teror antar negara.
"Pidato Trump juga menjelaskan, Amerika secara tegas mendukung aksi penjajahan" ucap Arwani.
Karena itu Komisi I mengimbau pemerintah Indonesia ikut menyuarakan penolakan ini ke PBB. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus ambil langkah cepat menggalang dukungan Internasional untuk memprotes keputusan Trump. Alasannya, keputusan ini tak hanya berpotensi memicu perang, namun juga secara konstitusional Indonesia harus menegakkan kedamaian dan melawan penjajahan.
"Ini juga sesuai dengan konstitusi negara kita, untuk menegakkan perdamaian di muka bumi. Jadi, pertama untuk asas kemanusiaan, kedua ini kewajiban konstitusional kita," ujar Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Trump menang Pilpres AS berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, mengantong sekitar 51 persen suara.
Baca Selengkapnya
Aksi berakhir pada pukul 10.00 WIB. Arus lalu lintas di sekitar lokasi berangsur normal.
Baca Selengkapnya
Sejumlah laporan menyebutkan Mahkamah Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda segera mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Baca Selengkapnya
Donald Trump dikenal emiliki hubungan erat dengan Israel. Saat menjadi Presiden AS pada 2017-2021, ia mengeluarkan sejumlah kebijakan garis keras pro-Israel.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan perolehan suara sementara, Donald Trump mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Baca Selengkapnya
Puan menekankan pentingnya agar tercapainya solusi 2 negara dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca Selengkapnya
Berikut pernyataan Ketua DPR Amerika Serikat yang bilang genosida Israel di Gaza perang yang adil.
Baca Selengkapnya
Pentingnya peran-peran kekuatan masyarakat sipil, tokoh lintas agama dan akademisi memperlemah Israel.
Baca Selengkapnya
Retno menegaskan, sejak awal sikap RI sudah jelas adalah menjadi salah satu yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca Selengkapnya
Puan diketahui kembali mengajak komunitas internasional untuk mendukung gencatan senjata di Gaza serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Baca Selengkapnya
Ini pertama kalinya Menteri Keamanan Nasional Israel itu menyerbu Al-Aqsa sejak 7 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.
Baca Selengkapnya