Follow
Kementerian PPA sebut syarat kota layak anak harus bebas asap rokok
Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mendorong 167 kabupaten/kota di Indonesia untuk menginisiasi menuju Kota Layak Anak (KLA). Percepatan pencanangan inisiasi KLA bagi kabupaten/kota tersebut untuk menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030.
"Kami menyadari memang dibutuhkan waktu lama untuk merealisasikan program KLA. Inisiasi KLA sudah dicanangkan sejak 2006 hingga 2010. Sebagai pilot project dijalankan di 20 kabupaten/kota, termasuk Kota Solo," ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA Lenny N Rosalin di Solo, Selasa (19/12).
Dalam mengembangkan KLA, di setiap kabupaten/kota terdapat 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima cluster hak anak. Adapun kelima cluster itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Dimana KSAD mencanangkan program Kampung Pancasila? Berada di Kampung Pancasila di Banyuwangi, dia mengenang saat ia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2020-2021. Saat itu, ia mencanangkan penerapan Kampung Pancasila di wilayahnya.
-
Dimana program reformasi kelurahan diterapkan? Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
"Sejauh ini ada 349 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA, termasuk Kota Solo yang kini memasuki predikat utama bersama Kota Surabaya," katanya.
Menurut dia, ada lima tahapan peringkat sebuah kota/kabupaten bisa ditetapkan sebagai kota layak anak. Yakni tahapan pratama, madya, nindya, utama dan KLA.
Sementara 167 daerah lain belum menginisiasi menuju KLA, dengan instruksi Presiden Joko Widodo, percepatan daerah menuju KLA guna mencapai target Indonesia Layak Anak pada 2030.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Solo Widdi Srihanto menambahkan, pihaknya menargetkan meraih predikat KLA. Namun saat ini masih terganjal prasyarat iklan rokok di Solo.
"Salah satu syarat untuk meraih predikat KLA, adalah harus bebas asap rokok di kantor pelayanan publik, maupun iklan rokok. Persoalannya menjadi kompleks tatkala iklan rokok juga dinilai sebagai sumber pendapatan yang cukup besar," tandasnya.
Widdi menjelaskan, selain iklan rokok, penanganan anak jalanan juga masih menjadi hambatan lain dalam mencapai KLA. Pihaknya telah berulang kali berkordinasi dengan daerah lain untuk penanganan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan masuk dalam salah satu indikator penilaian KLA. Padahal untuk meraih predikat KLA, Kota Solo harus bebas dari anak jalanan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak uang yang seharusnya untuk konsumsi rumah tangga justru habis untuk membeli rokok
Baca Selengkapnya
Ada 70 juta orang perokok aktif di Indonesia. 7,8 Persen di antaranya berusia muda
Baca Selengkapnya
Surabaya jadi kota pertama Indonesia yang berpotensi jadi Kota Layak Anak Kelas Dunia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melarang pedagang untuk menjual rokok secara eceran per batang.
Baca Selengkapnya
Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.
Baca Selengkapnya
Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.
Baca Selengkapnya
Anak-anak yang memiliki orangtua perokok berisiko lebih besar mengalami stunting.
Baca Selengkapnya
Ada kecenderungan anak-anak beralih dari rokok konvensional ke rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Tarakan untuk menaikan status Kota Layak Anak (KLA) dari Pratama menjadi Madya.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil meraih Penghargaan KLA dengan predikat Pratama selama empat tahun berturut-turut.
Baca Selengkapnya
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyebut perwujudan kesejahteraan anak sejalan dengan komitmen SDGs
Baca Selengkapnya
Upaya menekan kemunculan pelajar perokok bisa dilakukan dengan kampanye antirokok yang efektif.
Baca Selengkapnya