KemenPAN-RB: Waspadai penipuan CPNS

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi CPNS yang berasal dari media sosial dan situs yang bukan pemerintah. Sebab, kasus penipuan pengadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terulang.

Kali ini, penipuan yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melibatkan korban ratusan orang. Penipuan tersebut terbongkar ketika seluruh korban berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung pada Kamis (12/01) lalu.

"Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian penipuan tersebut. Beliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat," ungkap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB di Jakarta, Senin (16/01).

Herman menjelaskan, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah yakni www.menpan.go.id dan www.bkn.go.id.

"Kejadian ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah banyak kasus penipuan seperti ini. KementerianPAN-RB sudah mengambil langkah tegas dengan melaporkan puluhan situs bodong yang menginformasikan tentang adanya seleksi penerimaan CPNS ke pihak berwajib. Diharapkan agar seluruh masyarakat ekstra hati-hati dalam menerima informasi terkait CPNS agar tidak menjadi korban penipuan. Lakukan cross check ke kami atau ke instansi pemerintah di daerah," ujar Herman.

Herman mengatakan, masyarakat harus lebih waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan.

"Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan pada kejadian penipuan di Jawa Barat tersebut, korban diminta menyetor uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) palsu.

Ditegaskan Herman, hingga saat ini pemerintah belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum lantaran masih melakukan pengkajian yang seksama.

"Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman.

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

"Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya. Saya harap ini dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tertipu," pungkas Herman. (mdk/ibs)